Saat Keunggulan KJP Plus Dipertanyakan

Namun, anggota DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mempertanyakan keunggulan atau nilai plus program tersebut. Sebab, kata Gembong, jumlah penerima KJP Plus pada 2018 justru menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

"Jadi, sebetulnya plusnya di mana? Karena program unggulan katanya. Harusnya plusnya menyempurnakan, bukan justru mengurangi dari (tahun) kemarin dapat, sekarang tidak dapat," ujar Gembong, Rabu (12/9/2018).

Gembong mengatakan, ia mengetahui ada puluhan siswa yang tidak lagi menerima KJP Plus pada 2018. Padahal, kondisi ekonomi keluarga siswa tersebut masih sama dengan tahun 2017 saat mereka menerima KJP.

"Itu jelas. Tahun kemarin dapat, tahun ini enggak dapat, status orangnya masih sama, kondisi ekonominya masih sama," kata Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI itu.

Jawaban Dinas Pendidikan DKI

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bowo Irianto menyampaikan, anggaran Rp 3,975 triliun pada 2018 sebenarnya dialokasikan untuk 872.024 penerima KJP Plus. Namun, baru 805.000 siswa yang menerima KJP Plus hingga Juni lalu.

Bowo menyebut masih ada slot untuk puluhan ribu siswa yang berhak menerima KJP Plus, namun belum mendapatkannya pada semester 1 tahun ini.

"Persoalannya adalah KJP ini harus diperjuangkan, orangtua yang kemudian harus memperbarui 6 bulan sekali, melakukan pendaftaran di sekolah. Jadi, bukan sekali terima, pasti langsung seumur-umur akan terima KJP," kata Bowo.

Bowo meminta orangtua segera mendaftarkan anak-anak mereka untuk menerima KJP Plus paling lambat 19 September mendatang. Pendaftaran dilakukan di sekolah masing-masing.

"Mohon sampai 19 September, masyarakat yang masih memenuhi syarat dan belum terakomodasi, silakan datang ke sekolah karena pendaftarannya hanya satu pintu melalui sekolah," ujar Bowo.

Bowo mengingatkan bahwa pendaftaran penerima KJP Plus dilakukan setiap enam bulan.

Syarat bagi siswa penerima KJP Plus yakni berdomisili dan memiliki kartu keluarga DKI Jakarta, terdaftar sebagai peserta didik di satuan pendidikan formal atau non-formal, memiliki surat keterangan tidak mampu (SKTM), dan terdaftar dalam basis data terpadu (BDT) dan/atau sumber data lain yang ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Keunggulan KJP Plus

Menjawab kritik Gembong, Bowo juga menyampaikan sejumlah keunggulan program KJP Plus.

"Dari sisi kelebihannya, yang pertama itu sasarannya anak usia 6-21 tahun, yang sebelumnya adalah 7-18 tahun," ujar Bowo.

Tak hanya itu, Bowo juga menyebut anak usia sekolah yang tidak sekolah juga bisa mendapatkan KJP Plus asalkan mereka kembali bersekolah, baik di sekolah formal maupun di pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM).

"Bahkan, di PPDB tahun ini, kami sudah mulai jalur afirmasi untuk anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah melalui kelurahan. Bagi mereka yang mau masuk sekolah, kami rekrut melalui jalur anak tidak sekolah," ucap dia.

Keunggulan lainnya KJP Plus, kata Bowo, yakni besaran nominal yang diterima naik dibandingkan dengan KJP. Untuk siswa SD, besaran dana yang semula Rp 210.000 naik menjadi Rp 250.000 per bulan.

Kemudian untuk siswa SMP, besaran semula Rp 260.000 naik menjadi Rp 300.000 per bulan. Untuk siswa SMA, naik dari Rp 375.000 menjadi Rp 420.000. Sementara untuk siswa SMK, besaran semula Rp 390.000 naik menjadi Rp 450.000.

Terakhir, peserta PKBM yang semula mendapatkan Rp 210.000 naik menjadi Rp 300.000 per bulan.