Faransyah meminta anggota dewan tidak mencampuradukkan politik dengan program ini.
"Anggota dewan, kan, mestinya pro rakyat. Ini saya sudah bilang tolong OK OCE jangan dibawa ke ranah politik gitu. Jangan hanya Pak Sandi (Sandiaga Uno) jadi cawapres terus tiba-tiba OK OCE dibombardir," kata Faransyah ketika dihubungi, Rabu (19/9/2018).
Faransyah mencontohkan sikap anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Bestari Barus yang kerap mengkritik OK OCE.
Menurut dia, jika Bestari memiliki masukan untuk OK OCE, seharusnya disampaikan sejak awal.
"Kalau dia mau mempertanyakan, kan, bisa jauh-jauh hari. Misalnya seperti waktu Bu Afni kritik OK OCE cuma cuap-cuap, kami kan memperbaiki diri. Kalau mau kasih masukan dari dulu dong kok tiba-tiba saat zamannya nyaleg Pak Bestari dengan lantangnya begini dan begitu," ujar Faransyah.
Faransyah bakal mengupayakan sertifikasi ini ke DPRD melalui Kepala Biro Perekonomian DKI Sri Haryati.
Ia berharap DPRD mau mendukung gerakan kewirausahaan ini.
Sebelumnya, dalam rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2018, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta mengajukan anggaran Rp 3,9 miliar untuk program sertfikasi pendamping OK OCE.
Namun, anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta menolak usulan anggaran tersebut.
https://megapolitan.kompas.com/read/2018/09/19/17083671/jangan-hanya-pak-sandi-jadi-cawapres-tiba-tiba-ok-oce-dibombardir