Dampak Rotasi Pejabat DKI, 3 SKPD Dipimpin Pelaksana Tugas

Tiga SKPD itu yakni Dinas Perhubungan, Dinas Kehutanan, serta Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta.

Anies menyampaikan, SKPD itu akan dipimpin Plt sampai ada kepala dinas definitif yang dipilih melalui seleksi.

"Mengapa Plt? Karena proses penetapannya, kami akan memberikan kesempatan kepada para pejabat untuk mengikuti proses seleksi. Selama proses seleksi, tidak bisa ditetapkan pejabat," ujar Anies seusai pelantikan 11 pejabat eselon II itu di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan.

Anies menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta sebenarnya akan melakukan proses seleksi jabatan itu sejak dia merombak pejabat pada Juli lalu. Namun, proses itu ditunda karena adanya laporan pejabat yang dicopot ke Komisi Aparatus Sipil Negara (KASN).

"Kemarin (perombakan sebelumnya) kami siapkan Plt supaya langsung kami bisa laksanakan (seleksi), tapi kemudian ada keriuhan kan. Akibat keriuhan itu, maka kami tidak bisa langsung melakukan proses seleksi," kata Anies.

Tiga SKPD akan dipimpin pelaksana tugas karena para kepala dinasnya dilantik dalam jabatan baru.

Andri Yansyah yang semula menjabat Kepala Dinas Perhubungan dilantik menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jabatan baru Andri sebelumnya diisi pelaksana tugas.

Kemudian, Djafar Muchlisin yang semula menjabat Kepala Dinas Kehutanan, kini dilantik menjadi Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Sementara itu, Yuli Hartono yang menjabat Kepala Dinas Perindustrian dan Energi, dilantik sebagai Asisten Deputi Gubernur Bidang Lingkungan Hidup.

Pelantikan tiga pejabat itu menambah daftar panjang SKPD yang dipimpin oleh pelaksana tugas. Beberapa SKPD yang hingga kini diisi Plt antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Bina Marga, serta Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistika.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi pernah menyayangkan banyaknya SKPD yang dipimpin Plt. Dia menilai, hal ini akan memperlambat kinerja SKPD dan membuat penyerapan anggaran jadi rendah.

Menurut Prasetio, seorang Plt biasanya tidak berani menggunakan anggaran dalam jumlah besar. Plt ragu menggunakan anggaran karena khawatir terdapat temuan dan bertanggung jawab atas kepemimpinan yang singkat itu.

"Saya sudah bicara dengan Pak Gubernur, saya katakan Plt sudah siap jadi kepala dinas, ini didefinitifkan saja. Kalau tidak, Plt enggak beranilah, dia kan kuasa pengguna anggaran," ujar Prasetio pada 12 September.