Fraksi PKS DPRD DKI Kritik Lambatnya Pembangunan Rumah DP 0 Rupiah

Begitu pula dengan rehabilitasi gedung-gedung sekolah rusak di Jakarta.

"Banyak kegiatan pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat, tetapi perkembangannya sangat lambat, seperti realisasi pembangunan rumah terjangkau dengan DP nol, rehabilitasi gedung sekolah, dan beberapa kegiatan lainnya," ujar anggota Fraksi PKS Dite Abimanyu, dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah tentang APBD Perubahan 2018 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (26/9/2018).

Lambatnya pembangunan rumah DP nol rupiah dan beberapa kegiatan lainnya membuat penyerapan anggaran rendah.

"Sampai bulan Juni di tahun anggaran 2018 ini, penyerapan anggaran baru mencapai 28,5 persen dan masih didominasi belanja tidak langsung. Kondisi ini tentu kurang sejalan dengan semangat pemerintahan gubernur baru yang berjanji akan meningkatkan penyerapan anggaran," kata Dite.

Penyerapan anggaran hingga pekan keempat bulan September diketahui naik menjadi 47,6 persen.

Fraksi PKS juga menyoroti batalnya pembangunan rumah susun pada tahun ini sehingga anggarannya dicoret dari APBD.

Dengan pengurangan alokasi anggaran tersebut, Fraksi PKS meminta ada evaluasi terhadap rusun-rusun yang sudah dibangun, salah satunya tunggakan penghuni rusun.

Selain PKS, Fraksi PDI-P DPRD DKI juga menyoroti pengurangan alokasi anggaran untuk pembangunan rusun.

Fraksi PDI-P menyayangkan banyak rencana pengurangan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang justru menyangkut kebutuhan masyarakat, seperti rusun, pembangunan sarana kali dan sungai, drainase jalan, salurang penghubung, dan lainnya.

"Fraksi PDI-P menyampaikan aspirasi kepada Pemprov DKI Jakarta agar rencana pengurangan tersebut ditinjau kembali atau dibatalkan dan dilanjutkan pembangunannya dengan multiyears sampai selesai pelaksanaannya," ucap anggota Fraksi PDI-P Januarius Iljas Purwanto.

Seperti diketahui, pembangunan rumah DP 0 rupiah baru dilaksanakan di satu lokasi, yakni di Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Rumah itu dibangun BUMD PD Pembangunan Sarana Jaya.

Pemprov DKI berencana menalangani DP untuk pemesan hunian berbentuk rusun itu. Namun, skema pembiayaan rumah tersebut belum dirilis hingga kini.