Belum Bisa Bebaskan Lahan, Pemprov DKI Keruk Sungai untuk Antisipasi Banjir

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan mengatakan, pihaknya sudah melakukan beberapa upaya untuk mengantisipasi banjir di Jakarta. Salah satunya adalah dengan mengeruk sungai di Jakarta.

Teguh mengatakan, Pemprov DKI mengeruk sungai-sungai yang sebenarnya menjadi wewenang pemerintah pusat di bawah Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).

"Menyangkut penanganan banjir, kan 13 kali dan sungai di Jakarta. Jujur ya, memang DKI lebih banyak berperan penanganannya. Kami sudah kerjakan namanya pengerukan," ujar Teguh, ketika dihubungi, Kamis (18/10/2018).

Teguh membenarkan hal ini dilakukan karena Dinas Sumber Daya Air belum bisa melakukan pembebasan lahan. Akibatnya, BBWSCC tidak bisa melanjutkan program normalisasi kali pada tahun ini.

Pengerukan kali diharapkan bisa menjadi solusi untuk mengantisipasi musim hujan tahun ini. Teguh menyebut, alat berat sudah masuk ke beberapa kali di Jakarta.

"Termasuk Kali Mookervart, Kali Sekretaris, Krukut, Ciliwung, segmen Kampung Melayu Bukit Duri termasuk Kampung Baru," ujar Teguh.

Sebelumnya, BBWSCC tidak mengalokasikan anggaran normalisasi sungai itu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2019.

Alasannya, karena pembebasan lahan yang dikerjakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih minim.

Teguh mengakui, pembebasan lahan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta berjalan stagnan.

Kendalanya di lapangan adalah terkait data kepemilikan warga yang berdiri di atas lahan yang akan dibebaskan.