Warga Minta Uang Kompensasi Bau Dinaikkan, Anggota DPRD Bekasi Desak PKS Bantergebang Dievaluasi

"Itu (naikkan uang bau) bagian dari evaluasi yang perlu dilakukan karena bagaimana pun juga, mereka (DKI Jakarta) menumpang di Kota Bekasi dan dampaknya dirasakan warga Kota Bekasi, khususnya warga Bantargebang," kata Ariyanto di Bekasi, Selasa (23/10/2018).

Menurut Ariyanto, sejak tahun 2016 PKS terkait TPST Bantargebang belum dievaluasi. Karena itu, PKS harus segera dievaluasi khususnya persoalan uang kompensasi kepada warga Bantargebang yang tiap hari menghirup bau sampah.

"Kasihan warga di sana, karena DKI tidak komitmen mengurangi sampah yang dikirim. Oksigen itu mahal di sana (Bantargebang), karena menyangkut kesehatan warga, ini cuma dihargai Rp 200.000 per bulan," ujar Ariyanto.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, ia mengetahui usulan warga Bantargebang yang meminta kenaikan uang kompensasi. Dia akan membawa usulan itu dalam pembahasan dengan Pemprov DKI terkait TPST Bantargebang yang akan digelar Kamis besok.

"Apa yang menjadi keinginan warga, saya kelola administrasinya, saya sampaikan langsung ke DKI. Makanya kalau DKI mau tangani semua persoalan yang ada, seperti sarana pendidikan, lingkungan hidupnya bagus, kami sangat welcome," kata Rahmat Effendi alias Pepen.

Sejumlah warga Bantargebang telah meminta kenaikan uang kompensasi bau. Saat ini mereka menerima Rp 600.000 per tiga bulan.

Supriadi, warga Bantargebang, mengaku walaupun uang bau yang diterimanya selama ini tidak ada keterlambatan, namun jumlah uang yang diterimanya masih kurang. Dia berharap Pemprov DKI menaikan nilai uang kompensasi itu.

"Selama ini sih lancar aja, cuman jumlahnya kurang. Kami kan di sini keganggu banget, baunya belum debunya, suara bisingnya. Ini kan juga beresiko buat anak-anak banyak truk begini," kata Supriadi.