Seputar Uji Kelayakan dan Peluang Gerindra Rebut Kursi Wagub DKI

Kedua pihak mengakhiri polemik itu saat bertemu pada Senin (5/11/2018). Mereka sepakat bahwa kursi wagub DKI milik PKS, sesuai perjanjian Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden PKS Sohibul Iman.

Meski sudah ada kesepakatan tersebut, PKS tidak bisa langsung menyerahkan dua nama kadernya kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk dipilih melalui mekanisme pemungutan suara di DPRD DKI Jakarta.

Sebab, Gerindra DKI memberikan syarat, yakni harus melalui uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.

Dalam pertemuan dua hari lalu, Gerindra DKI mengusulkan, dua nama kandidat wagub pengganti Sandiaga Uno harus dipilih melalui fit and proper test terlebih dahulu.

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohammad Taufik mengatakan, pihaknya tidak ingin begitu saja menerima dua nama dari PKS.

"Kami enggak mau dapat cek kosong. Enggak bisa itu tiba-tiba PKS sudah menentukan dua nama. Enggak mau saya, harus fit and proper test, saya bilang," ujar Taufik, Senin.

Gerindra meminta PKS mengirimkan lebih dari dua kadernya untuk mengikuti tes tersebut.

Pandangan PKS

Kader-kader PKS itu nantinya akan diuji oleh badan penyelenggara fit and proper test yang dibentuk kedua partai.

Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo menyebut pihaknya menyepakati tes tersebut. PKS juga berpeluang menunjuk lebih dari dua kader untuk mengikuti tes tersebut.

"Berkenaan dengan kursi wagub DKI Jakarta, Insya Allah akan ada badan bersama, dan bersama akan melakukan fit and proper test," kata Syakir.

Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Syarif mengatakan, fit and proper test dilakukan untuk menguji kemampuan kandidat-kandidat yang diusulkan PKS dalam memimpin Jakarta untuk sisa empat tahun masa jabatan.

"Kan kami lagi ngukur, melihat kuat enggak nih calonnya memimpin empat tahun berikutnya," ujar Syarif, Selasa (6/11/2018).

Meskipun kandidat wagub berasal dari PKS, Gerindra harus tetap ikut bertanggung jawab terhadap pemilihan kandidat tersebut.

Sebab, Gerindra dan PKS merupakan partai pengusung Anies dan Sandiaga pada Pilkada DKI 2017.

"Kalau diminta kami untuk bertanggung jawab terhadap usungannya, empat tahun menjaga pasangan ini (Anies dan wagub baru), itu PR yang agak berat dipikirin," kata Syarif.

Selain itu, fit and proper test juga diperlukan agar dua kandidat wagub yang akan dipilih melalui DPRD DKI Jakarta bisa diterima semua pihak atau acceptable.

Salah satu kriteria yang bisa diterima semua pihak, kata Syarif, yakni tidak terlalu kental berpolitik meskipun yang bersangkutan merupakan kader partai politik.

"Boleh saja kader PKS, tapi orang yang tidak kental berpolitik," ucapnya.

Selain itu, kandidat wagub DKI tidak boleh punya visi dan misi sendiri. Wagub DKI yang terpilih nantinya harus menjalankan visi dan misi Anies-Sandiaga pada Pilkada DKI 2017.

Kata Kandidat dari PKS

PKS saat ini memiliki dua kader yang akan diusulkan sebagai kandidat wagub, yakni mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu dan Sekretaris DPW PKS DKI Jakarta Agung Yulianto.

Syaikhu tidak mempermasalahkan adanya fit and proper test. Dia akan mengikuti seluruh mekanisme yang ditentukan Gerindra dan PKS DKI.

Syaikhu mengaku tengah mempelajari permasalahan-permasalahan yang dihadapi Provinsi DKI Jakarta. Dia melakukan hal itu untuk mempersiapkan diri menghadapi tes tersebut.

"Sangat penting bagi seorang pemimpin untuk mengenal daerahnya. Ketika dia tidak mengenal daerah dengan baik, permasalahan dengan baik, tentu dia sulit juga berbuat secara optimal. Ini yang sedang saya coba pelajari," kata Syaikhu.

Sementara itu, Agung mengaku tak punya persiapan khusus menghadapi fit and proper test.

"Iya mengalir saja saya. Kalau diputuskan kan siap untuk diberi amanah, kalau enggak dibutuhkan enggak apa-apa, enjoy saja," tutur Agung.

Keduanya mengaku akan menjalankan visi dan misi Anies-Sandiaga jika terpilih sebagai wagub yang baru. Mereka tidak memiliki visi dan misi sendiri.

Peluang Gerindra

Mekanisme fit and proper test itu rupanya masih memberikan peluang untuk Gerindra mengusulkan calon wagub DKI.

Jika tidak ada kandidat dari PKS yang lulus fit and proper test, Gerindra dan PKS akan kembali rapat untuk menentukan langkah berikutnya.

Saat itulah Gerindra berpeluang mengusulkan kandidat wagub.

"(Peluang Gerindra) ya terbuka dong, masa enggak terbuka. Nanti kalau (calon dari PKS) tidak lulus misalnya ya, kami berembuk lagi," ujar Taufik.

Selain itu, Taufik mengingatkan, pada dasarnya yang menentukan wagub adalah anggota DPRD DKI Jakarta.

Ada ketentuan kuorum dalam paripurna yang harus dipenuhi.

Jika paripurna tak kunjung kuorum, Gerindra DKI akan menangkap sinyal bahwa tidak ada kandidat yang menjadi pilihan DPRD DKI.

Saat itu, kader Gerindra bisa saja mendapat peluang menjadi wagub DKI.

"Kalau proses di DPRD kan bukan urusan kami lagi. Itu mekanisme yang berbeda. Kalau DPRD enggak kuorum, bisa saja kami duduk bareng lagi menentukan kandidat lain," kata Taufik.

Namun, Taufik tidak mau terlalu jauh dengan spekulasi itu. Dia memilih untuk menjalankan prosesnya tahap demi tahap.