Ketua DPRD Setujui Anggaran TGUPP walau Anggota Banggar Tolak

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyetujui anggaran Rp 19 miliar bagi Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019.

Namun, persetujuan itu dilakukan sepihak tanpa keputusan bulat dari anggota Badan Anggaran DPRD DKI lainnya.

"Kalau Gubernur punya diskresi, saya sebagai Ketua DPRD juga punya, saya kasih (TGUPP) Rp 19 miliar. Lanjut. Kami hargai, kalau (anggarannya) naik saya gak mau," kata Prasetio saat memimpin rapat Badan Anggaran di DPRD DKI, Kamis (22/11/2018).

Keputusan Prasetio itu diprotes sejumlah anggota Banggar, antara lain Bestari Barus. Anggota DPRD dari Fraksi Partai Nasdem itu menyatakan ketidaksetujuannya terhadap keputusan sepihak Prasetio.

Ia meminta dana untuk TGUPP dipangkas total sampai Rp 0. Sebab, ia menilai kinerja TGUPP tak terasa di masyarakat.  

"Banggar ini harus bulat keputusannya, untuk apa kita bahas dari tadi kalau begitu," ujar Bestari.

Ia menegaskan tak menolak keberadaan TGUPP selama tim itu tak membebani APBD DKI. Ia meminta tim bentukan Gubernur Anies Baswedan itu didanai dari dana operasional gubernur.

Begitu pula Ketua Fraksi PDI-P DPRD Jakarta Gembong Warsono. Gembong mempersoalkan pemilihan anggota TGUPP. Soalnya, gaji TGUPP diselipkan di anggaran Badan Pengadaan Daerah (Bapeda).

Gembong menilai pemilihan anggota seharusnya dilakukan lewat Bapeda, bukan oleh Gubernur Anies.

"Di Bapeda, kalau nominal pengadaan barang lebih dari Rp 200 juta kan harus ada lelang," ujar dia.

Bestari, Gembong, dan sebagian besar anggota Banggar lainnya pun langsung meninggalkan rapat usai Prasetio mengetuk palu tanda setuju.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan penambahan anggaran untuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di APBD 2019. Dalam rapat pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019 di DPRD DKI Jakarta, Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Subagyo mengatakan anggaran yang diusulkan naik menjadi Rp 20,1 miliar. 

Kenaikan sekitar Rp 1 miliar ini, kata Subayo, untuk membayar narasumber.

"Ini untuk narasumber karena memang tugas TGUPP memberikan saran dan masukan ke gubernur, tentunya perlu mendengar dari narasumber," ujar Subagyo.

Akhirnya anggaran yang disepakati tetap sama dengan tahun 2018 sebesar Rp 19 miliar.