Gerindra dan PKS yang Kembali Tak Sejalan soal Wagub DKI...

Pada 5 November 2018 lalu, Gerindra DKI dan PKS DKI sebenarnya telah bertemu dan sepakat wagub DKI yang akan diajukan keduanya berasal dari PKS. Mereka juga sepakat menggelar fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan.

Sayangnya, setelah pertemuan itu, keduanya kembali mengambil sikap yang berlawan. Gerindra DKI menilai uji kepatutan dan kelayakan itu sebagai syarat wajib. Selain itu, Gerindra DKI bakal mengajukan kadernya jika calon dari PKS tak ada yang lolos.

Sementara PKS cenderung menolak adanya fit and proper test kendati telah setuju di awal.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menyatakan, tim tak ingin calon wagub DKI yang diajukan pihaknya gugur dalam uji kepatutan dan kelayakan tersebut.

"Bukan untuk seleksi dan kemudian ada istilah lulus dan tidak lulus," kata Suhaimi di DPRD DKI Jakarta, Kamis (28/11/2018).

Menurut Suhaimi, fit and proper test seharusnya diadakan untuk memperkenalkan calon wagub Jakarta dari kader PKS kepada Partai Gerindra. Pengenalan itu sudah cukup untuk mengakomodasi keinginan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra DKI yang meminta pembentukan tim fit and proper test.

Sementara itu, Ketua DPD Gerindra DKI M Taufik menyayangkan dua nama kandidat yang dipilih PKS, yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto sudah dikirim ke Gerindra DKI, tetapi  akhirnya belum bisa diikutkan fit and proper test. Gerindra mempertanyakan komitmen PKS dalam pemilih wagub ini.

"Terus maunya sistem apa? Mau dua langsung? Wah enak, orang sudah sepakati proper test, calonnya juga dari dia (PKS), bukan dari saya," kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/11/2018).

Taufik kembali menegaskan, fit and proper test menjadi penting bagi Gerindra karena hal itu telah menjadi mekanisme internal partai.

Wakil Ketua DPRD DKI itu menjelaskan, dalam proses pemilihan cawagub pada Pilkada DKI 2017 pun Sandiaga Uno yang merupakan kader Gerindra juga menjalani fit and proper test sebelumnya akhirnya maju sebagai cawagub.

Karena itu, kata Taufik, mekanisme fit and proper test tersebut tetap harus dilakukan, apalagi saat ini calon yang diajukan berasal dari PKS.

"Dia (PKS) saja yang ngomong enggak penting, buat kami penting," ujar Taufik.

Kedua partai berencana bertemu lagi pada 4 Desember 2018 untuk menyamakan persepsi soal proses pemilihan wagub ini.

Diingatkan Mendagri

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kembali mengingatkan agar Gerindra dan PKS kompak dalam memilih nama wagub. Kendati menyurati Gubernur Anies Baswedan dan Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi soal ini, Tjahjo mengatakan bolanya ada di partai.

"Harusnya partai pengusung kompak dulu mengajukan satu atau dua nama gabungan partai politik kepada gubernur, mengajukan ke DPRD, diputuskan mau votingkah atau mau aklamasi, baru diserahkan kepada Mendagri, soal kapan itu bukan wewenang kami bukan wewenangnya Pak Anies, tetapi kewenangan koalisi gabungan partai itu," kata Tjahjo di Bandung, Jawa Barat, Selasa (27/11/2018).

Anies mengatakan sudah mengetahui soal dua calon yang akan diajukan PKS. Sejauh ini, ia menyambut baik Syaikhu dan Agung Yulianto.

Anies mengatakan, keduanya berjanji bakal mengikuti visi gubernur jika terpilih menjabat mengisi kursi wagub DKI.

"Pertama kali saya mendengar langsung dari mereka komitmen bahwa akan mengikuti visi gubernur, akan berjalan sesuai arahan gubernur," kata Anies di Gedung DPRD DKI, Kamis, (29/11/2018).

Menurut Anies, komitmen itu disampaikan Syaikhu dan Agung Yulianto ketika ketuganya diundang dalam acara Mata Najwa beberapa pekan lalu. Anies menyebut itu pertama kalinya dia bertemu Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.

Oleh karena itu, Anies mengaku kini tinggal menunggu kedua nama itu diproses PKS dan Partai Gerindra selaku partai pengusung.

"Kita tunggu saja sampai nama resmi baru saya komentari," ujar Anies.