Kementerian LHK Imbau Warga Pulau Pari Bangun Bank Sampah

Sebelumnya, sebanyak 10 meter kubik atau setara 10 ton sampah memenuhi pantai Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Selasa (27/11/2018). Tumpukan sampah itu didominasi plastik dan kayu.

Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian LHK Rosa Vivien Ratnawati mengatakan, 80 persen sampah di laut berasal dari daratan (land-based management), sisanya dari kegiatan di laut (sea-based management).

Oleh karena itu, pihaknya mengajak warga membangun bank sampah untuk mengurangi pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA).

"Jadi yang harus diatasi adalah bagaimana mereka mengelola sampahnya di pulau. Kalau dibuang ke TPA di pulau kan harus dibawa ke darat pakai kapal, sedangkan sarana dan prasarana masih minim," kata Vivien di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (3/12/2018).

"Kuncinya kurangi buang sampah ke TPA, sampah bisa dikelola melalui bank sampah," lanjut dia.

Program bank sampah adalah program memilah sampah organik dan non-organik untuk ditukarkan menggunakan uang pada bank-bank sampah di 34 provinsi di Indonesia.

Namun, warga juga bisa menukarkan sampah untuk pembayaran listrik, pembelian bahan pokok, pembayaran biaya kesehatan, dan mendapatkan emas.

Vivien mengatakan, sampah organik akan didaur ulang menjadi kompos, sementara sampah non-organik akan diolah kembali agar bisa bermanfaat secara ekonomis pada bank sampah.

"Bedanya kalau bank sampah di pulau itu harus ada off taker, artinya ada perusahaan yang bisa daur ulang sampah non-organik. Kalau tidak ada off taker, enggak maksimal," kata Vivien.

"Jadi Pemprov DKI Jakarta bisa mulai memberikan sosialisasi pada mereka untuk mulai menerapkan program bank sampah," lanjut dia.