DPRD Minta Anggota Dasawisma Tak Rangkap Jadi Jumantik agar Tak Dua Kali Terima Honor

"Kita ingin pisahkan itu. Karena dia (warga) udah ikut kegiatan, dia ambil kiri kanan. Sementara uang oleh APBD dirangkap," kata Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Ramli HI Muhammad dalam rapat bersama Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), Senin (28/1/2019).

Ramlu menjelaskan seharusnya warga yang sudah Jumantik tak bisa menjadi anggota Dasawisma.

Hal yang sama disampaikan Anggota Komisi E Sereida Tambunan. Sereida tak ingin warga jadi berorientasi meminta-minta dana operasional ke pemerintah.

"Istri Pak RT terkadang ngambil (honor) Jumantik, PKK, Dasawisma. Jadi maksudnya, kita harus punya data siapa petugas Dasawisma, siapa petugas Jumantik sehingga target pertama kita punya database mengenai keterlibatan masyarakat," kata Sereida.

Sereida mengatakan distribusi pekerjaan kemasyarakat penting. Selain sebagai penghasilan tambahan, menjadi kader masyarakat juga dinilai baik untuk mencegah kegiatan tak bermanfaat di lingkungan.

"Karena akan mengurangi ibu-ibu nongkrong, istilah kerennya menggosip. Sehinga ada pembagian tuags di lingkungan kita apalagi di tiap RW," kata dia.

Terkait masukan ini, Kepala Dinas PPAPP Tuty Kusumawati mengatakan akan mengevaluasi keanggotan Jumantik dan Dasawisma. Ia mengakui memang kader masyarakat belum terdistribusi dengan baik.

"Dari perekrutan ini sudah coba untuk diberikan batasan-batasan. Bahwa yang nantinya jadi Dasawisma sebaiknya tidak Jumantik, juga tidak dari unsur kader lainnya. Jadi benar-benar dia PKK yang nantinya ke depannya sebagai kader Dasawisma," kata Tuty.

Terkait minimnya kaderisadi di wilayah, Tuty menduga memang tak banyak ibu-ibu yang bersedia menjadi kader kemasyarakatan.

"Kalau orangnya itu-itu aja bukan berari kurang diminati. Barangkali di satu lokasi, ketersediaan personel yang memang bersedia menjalankan aktivitas di masyarakat memang terbatas," kata Tuty.

Anggota Jumantik saat ini berjumlah sekitar 30.000 se-Jakarta dan menerima honor Rp 500.000 per bulan per orang. Sementara anggota Dssawisma yang membawahi 10 hingga 20 rumah, rencananya akan menerima honor mulai tahun ini. Honor yang diusulkan Rp 250.000 per bulan per orang.