Ridwan Kamil Diminta Lebih Responsif soal Rencana SMA/SMK Gratis di Kota Bekasi

Program gratis belajar di Bekasi saat ini baru sampai tingkat SMP.

"Kita sudah teriak-teriak jangan sampai ada anak di Kota Bekasi 12 tahun enggak sekolah, Tapi kan Pak Gubernur responnya juga sangat rendah," kata Pepen saat ditemui Kompas.com di Islamic Center, Bekasi Selatan, Kamis (21/2/2019).

Rencana itu sudah diusulkan sejak pelantikan Rahmat sebagai Wali Kota Bekasi pada September 2018 lalu. Rahmat juga sudah mengajukan penambahan dana perimbangan.

Pemkot Bekasi juga sudah mengajukan Perjanjian Kerjasama (PKS) terkait penggratisan SMA/SMK negeri di Kota Bekasi.

Rahmat merasa layak mengajukan permintaan dana tambahan itu karena Kota Bekasi menjadi daerah penyumbang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terbesar kedua di Jawa Barat.

Adapun total pendapatan PKB-BBNKB Kota Bekasi mencapai Rp 1,8 triliun. Sesuai aturan yang berlaku, Pemkot Bekasi hanya mendapat 30 persen dari total pendapatan PKB-BBNKB. Sedangkan 70 persennya masuk ke kas Pemprov Jawa Barat.

"Saya bilang "Pak Gubernur tolong PKB-BBNKB kita yang besar itu," aturannya memang tidak boleh setelah 30 persen tapi kan ada bagian keberpihakan ke kita dalam bentuk lain, subsidi lah," ujar Rahmat.

Rahmat ingin 20 persen dari 70 persen jatah Pemprov Jawa Barat dari pendapatan PKB-BBNKB Kota Bekasi dialokasikan untuk dana penggratisan biaya SMA/SMK negeri sederajat di Kota Bekasi.

Adapun nantinya dana itu untuk menambah anggaran biaya uang sekolah yang telah disiapkan Pemkot Bekasi yakni, sebesar Rp 64 miliar. Sehingga nantinya biaya SMA/SMK negeri di Kota Bekasi bisa gratis. Hal itu juga tertuang dalam PKS yang sedang disusun.

Hingga saat ini, proses penyusunan PKS terus berlangsung dan belum dapat dipastikan kapan hal itu akan rampung.

Adapun program pendidikan gratis 12 tahun di Kota Bekasi termasuk dalam 45 program kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi lima tahun ke depan.