Belajar Sistem Pemilu, Delegasi Kerajaan Kelantan Kunjungi KPU Depok

Kedatangan delegasi untuk mewakili Pusat Kajian Strategik Menteri Kelantan melihat bagaimana tahapan pesta demokrasi yang akan dilangsungkan Indonesia pada April mendatang.

“Tujuan kami untuk menjadi pemerhati kepada Pilpres di 2019, kemudian sama-sama menjalin hubungan dengan rekan-rekan partai politik di sini dan melihat pengalaman Pilpres dan Pemilu untuk kita sama-sama boleh pakai di Kelantan khususnya,” kata Pengarah Pusat Kajian Strategik Menteri Kelantan, Wan Nik Wan Yussof, di KPU Depok.

Menurut Wan, sistem pemilihan di Indonesia menarik untuk dipelajari, terutama terkait undang-undang Pemilu.

"Memang meskipun di Malaysia tidak ada Pilpres, namun secara keseluruhan, sistem pemilu di sana hampir sama dengan di Indonesia," ujarnya.

Ia mengatakan, Kerajaan Negeri Kelantan punya misi yang sama untuk reformasi undang – undang, khususnya terkait anti korupsi dan yang melibatkan politik uang.

“Cukup baik perkembangan demokrasi di Indonesia dan kita yakin itu memberi satu pertanda baik untuk rakyat memilih bagi pembangunan negara,” ujarnya.

Komisioner KPU Depok Jayadin menyambut baik kunjungan delegasi Kerajaan Kelantan Malaysia itu.

“Banyak hal yang kita sampaikan ke mereka terkait Pemilu serentak di Indonesia karena hal tersebut baru pertama kali mereka dapatkan di sini,” kata Jayadin.

Jayadin mengatakan, Kerajaan Kelantan punya sistem pemilihan umum yang berbeda dengan Indonesia, mulai dari daftar pemilih umum hingga cara pencalonan.

"Nah saat diskusi ada delegasi dari Malaysia bahkan kaget melihat besarnya surat suara yang nanti akan digunakan untuk memilih," ujarnya.

Tak hanya itu, mereka juga kaget melihat jumlah DPT mencapai 33 juta untuk Jawa Barat saja.

"Mereka mengapresiasi kami yang bisa mengelola jumlah sebanyak itu dengan baik karena jumlah DPT 33 juta di Jabar kalau di sana 33 juta jumlah DPT satu negara,” kata dia.