Salin Artikel

Anggota DPRD Kerap Absen, Rapimgab Pemilihan Wagub DKI Pun Molor Berkali-kali...

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) untuk membahas tata tertib pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta terus molor.

Terhitung sudah tiga kali rapimgab ditunda karena berbagai alasan.

Agenda awal, Rapimgab seharusnya dilaksanakan pada Rabu (10/7/2019) lalu, tetapi ditunda karena banyak fraksi yang tak hadir.

"Iya jadinya Senin pukul 13.00 WIB. Karena banyak yang lagi enggak di tempat fraksi-fraksi gitu," kata Wakil Ketua Panitia Khusus pemilihan Wagub Bestari Barus di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu.

Bahkan saat itu draf tatib yang selesai disusun baru diserahkan ke meja Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

"Kan (menyerahkan) hasil saja ke ketua dan meminta waktu untuk rapimgab tapi karena teknis banget ditunda," ujarnya.

Ditunda kedua kali

Rapimgab lalu dilaksanakan pada Senin (15/7/2019), namun tak seperti yang diharapkan, rapimgab kembali ditunda untuk kedua kalinya anggota Dewan yang hadir tidak memenuhi syarat kuorum.

"Kondisi faktual pimpinan Dewan ada lima, yang hadir saya sendiri. Pimpinan fraksi harusnya sembilan, yang hadir cuma lima. Pimpinan komisi yang hadir satu. Tidak kuorum," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan saat memimpin rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2019).

Kuorum untuk rapimgab itu, yakni 50 persen+1 dari jumlah pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, dan pimpinan komisi sebanyak 59 orang.

Jadi, rapat dianggap kuorum jika dihadiri minimal 31 orang. Sementara itu, rapimgab hari ini hanya dihadiri 17 orang. Rapimgab itu akhirnya ditunda.

"Kesepakatan kita, Rapimgab lengkap untuk membahas tata tertib pemilihan wagub, kita undur besok, tanggal 16 Juli, pukul 13.00," kata Ferrial sambil mengetok palu.

Tunda ketiga kali, hanya 5 fraksi yang hadir

Seperti yang sudah-sudah, rapimgab pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta pada Selasa (16/7/2019) kembali diundur untuk ketiga kalinya.

Rapat kali ini hanya dihadiri sembilan orang anggota DPRD DKI Jakarta, yakni Ketua Pansus Pemilihan Wagub DKI Jakarta yang juga Ketua Fraksi Hanura Ongen Sangaji, Wakil Ketua Pansus Pemilihan Wagub DKI sekaligus Ketua Fraksi Nasdem Bestari Barus, Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono, Wakil Ketua I Fraksi Gerindra Iman Satria.

Lalu Wakil Ketua Fraksi PDI-P Pantas Nainggolan, Sekretaris Fraksi PKS Ahmad Yani, Sekretaris Komisi D Pandapotan Sinaga, Sekretaris Komisi A Syarif, dan Ketua Komisi B Suhaimi.

Artinya hanya ada lima fraksi yang hadir, yakni Fraksi PDI-P, Gerindra, PKS, Nasdem dan Hanura. Sedangkan pimpinan fraksi Demokrat, PAN, PPP, Golkar, dan PKB tidak hadir.

Meski demikian, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wagub DKI Jakarta Ongen Sangaji menyebut rapimgab batal digelar lantaran kurangnya koordinasi dengan Kesekretariatan DPRD DKI Jakarta.

"Tertundanya acara rapimgab kali ini sekali lagi karena Sekwan kurang cakap dalam mengatur jadwal. Sehingga hari ini sepertinya tidak dapat dilaksanakan," ucap Ongen di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa.

Ketua Pansus salahkan sekwan

Ongen menyebut rapimgab pembahasan tatib pemilihan Wagub DKI ditunda untuk ketiga kalinya karena kesalahan Sekretaris Dewan (Sekwan).

Sebab, Sekwan DKI M. Yuliadi baru menginformasikan adanya rapimgab kepada para pimpinan fraksi maupun komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Selasa (16/7/2019) pagi.

"Harusnya beliau ketika kita kemarin gagal harusnya segera komunikasi, bukan komunikasinya hari ini jam 10 jam 11. Kan semua orang masih kegiatan-kegiatan yang lain kan," kata Ongen.

Ongen menilai bahwa Sekwan kurang berkoordinasi dan kurang cakap dalam melaksanakan tugas terkait mengatur agenda.

"Kita baru dapat kabar hari ini, tadinya kalau beliau sampaikan hari ini tidak ada acara mungkin kita akan melaksanakan acara yang lain. Jadi menurut saya Sekwan tidak cakap melaksanakan tugas fungsinya sebagai sekwan," tuturnya.

Alasan fraksi Golkar

Sebagai salah satu fraksi yang tak hadir, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Ashraf Ali mengatakan, dirinya tak hadir karena tak menerima undangan. Menurut Ashraf, dia sudah berada di gedung DPRD DKI Jakarta sejak pagi.

"Oh kan undangannya enggak ada. Saya ada (di ruangan). Tapi karena saya tahu (rapat) enggak ada undangan jadi dibatalin. Saya dapat info dari sekwan (sekretaris dewan)," ucapnya saat dihubungi, Selasa.

Ashraf menyebut para anggota DPRD DKI yang hadir dalam rapimgab Senin kemarin sudah mengetahui ada rapat pada hari Selasa ini.

Namun menurut dia, sesuai aturan mereka akan hadir jika ada undangan. Ia menyatakan, kemungkinan sekwan tak punya cukup waktu untuk mencetak undangan.

"Setiap kegiatan harus ada undangan, tidak bisa lisan. Undangannya itu waktunya enggak cukup untuk buat undangan. Kan harus ketua tanda tangan. Kami enggak dapat undangan jadi enggak bisa datang. Saya baru keluar, dari pagi. Dari 08.30 sudah di sini," kata dia.

Pengamat sebut sebagai upaya menyudutkan

Pengamat politik Hendri Satrio mempertanyakan rapat pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta di DPRD DKI yang terus molor.

Menurut dia, hal ini salah satu upaya menyudutkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Apakah ini usaha untuk menyudutkan Gubernur Anies supaya pembangunan tidak maksimal? Sehingga gampang dikritik, gampang disalahkan, dan gampang dikalahkan di 2022 nanti," kata Hendri saat dihubungi Kompas.com, Selasa.

Hendri mengatakan, seharusnya tidak ada kesulitan bagi wakil rakyat untuk memilih wagub DKI Jakarta.

Hanya saja, tidak ada kemauan dari DPRD. Bahkan DPRD disebut sengaja mengulur waktu.

"Kalau kejadian selama ini belum putus-putus juga boleh dong rakyat bertanya mau ngapain sih? Mau main drama? Atau mau berbuat sesuatu ini makin lama, waktu bergulir terus, terlambat lah waktu Jakarta," kata dia.

Hal ini, menurut dia, akan menimbulkan pertanyaan, sehingga wajar muncul kecurigaan adanya politik uang.

"Prosesnya kan sudah ada orangnya, tinggal dipilih. Apakah ada hal lain yang belum mereka penuhi? Kalau rakyat juga kepikiran, jangan-jangan enggak cuma drama, jangan-jangan ada mahar yang perlu dibayar, mempertanyakan kan boleh," tuturnya.

https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/17/08194031/anggota-dprd-kerap-absen-rapimgab-pemilihan-wagub-dki-pun-molor-berkali

Terkini Lainnya

Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Megapolitan
Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

Megapolitan
Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Megapolitan
Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Megapolitan
Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke