Pekerjaan Rumah Bekasi Atasi Sampah Kali

Desember 2018, Kali Pisang Batu di Kecamatan Tarumajaya sempat jadi bulan-bulanan media asing. Saat itu, ratusan ton sampah anorganik, termasuk sofa, ranjang, dan terutama plastik bercampur dengan endapan eceng gondok di kali itu. Saking tebalnya, orang bisa berjalan di  sampah-sampah di permukaan kali itu.

Januari 2019, ratusan ton sampah plastik di Kali Pisang Batu akhirnya diangkut. Aliran kali kembali dapat terlihat.

Ketika warganet tengah tersita perhatiannya ke Kali Pisang Batu, warga Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan mulai dibuat gerah oleh tutupan sampah serupa di Kali Busa atau Kali Bahagia yang berada dekat pemukiman mereka. Mereka melaporkan tentang banyaknya pedagang kaki lima serta bangunan liar yang ditengarai jadi biang kerok padatnya sampah anorganik di lokasi itu kepada sejumlah instansi Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Namun laporan mereka tak direspons aparat pemerintah.

Enam bulan kemudian, sejumlah wartawan dari berbagai media akhirnya datang ke Kali Bahagia dan menerbitkan berita soal keadaan mengenaskan kali tersebut.

Kompas.com yang mendatangi Kali Bahagia pada Senin (29/7/2019) mendapati aliran Kali Bahagia tak terlihat, lantaran tertutupi sampah yang diperkirakan membentang sejauh hampir 2 kilometer, dengan ketebalan nyaris 1 meter, dan bobot menembus 400 ton.

Sampah-sampah itu terus terbawa ke arah hilir. Di beberapa titik, tutupan sampah itu sudah menyatu dengan bantaran di sekitarnya, bahkan ada yang telah ditumbuhi semak-semak rimbun.

Tak sampai sepekan, sejumlah pihak langsung turun tangan membereskan sampah Kali Bahagia. Kamis kemarin, seperti yang dilakukan pada Kali Pisang Batu awal tahun lalu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi melancarkan aksi “keroyok sampah”, yang rencananya akan diperpanjang hingga Sabtu besok.

Dalam sehari, petugas mengankat sekitar 50 ton sampah dari Kali Bahagia, walau melalui medan yang sulit karena akses alat berat terhalang 204 bangunan liar di bantaran kali.

Yang jadi masalah, dalam dua kasus besar itu, pengawasan Pemerintah Kabupaten Bekasi masih begitu lemah. Enam bulan setelah dibersihkan, misalnya, Kali Pisang Batu kembali tertutup sampah dan berbusa di sebagian titiknya pada Kamis kemarin.

Sumber daya yang dianggap kurang kerapkali jadi kambing hitam.

"Kami tidak bisa melototin setiap orang yang buang sampah ke sana. Kembali lagi ke RT dan RW segala macam, tolong ditertibkan masyarakatnya yang buang sampah ke kali, kasih sanksi tegas," kata Dodi Agus Supriyanto, Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, saat dihubungi, kemarin.

Dodi menyebut, pihaknya hanya sanggup mengerahkan tujuh personel di sekitar tanggul Kali Pisang Batu. Mereka bertugas mengangkut sampah di Kali Pisang Batu saban hari ke truk sampah.

Namun, lantaran pada dua hari belakang mereka dikerahkan untuk keroyok sampah di Kali Bahagia, sampah pun mengumpul lagi di Kali Pisang Batu dengan volume yang signifikan.

“Kali Pisang Batu memang harus ada petugas yang jaga, enggak bisa ditinggal. Kalau ada petugas yang rutin, sampah terkelola, terangkut,” kata Dodi.

Di samping itu, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng di Kabupaten Bekasi yang sudah over kapasitas sejak tiga tahun belakangan membuatnya perlu memutar otak untuk mengatasi sampah Kali Pisang Batu dan kali-kali lainnya.

"Kalau kami beli mobil (truk sampah) banyak, pimpinan bakal kabulkan, tapi mobil kan enggak bisa masuk juga karena TPA Burangkeng overload. Dengan keterbatasan anggaran dan SDM yang ada, inilah kita," ujar Dodi.

“Alat berat di TPA Burangkeng sangat kurang. Kami cuma punya 7 unit, idealnya minimal ya 18-20,” imbuhnya.

Antara penampungan sementara dan mental warga

Sekretaris Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan, Mawardi, menengarai bahwa sampah yang memadati Kali Bahagia tak hanya dihasilkan warga yang tinggal di bangunan liar. Sampah-sampah itu juga bersumber dari pedagang kaki lima di dekat Pasar Marrakash, Pondok Ungu.

“Di sana kan ada jembatan. Kalau sore isinya PKL semua. Malam, kan kita enggak tahu, mereka daripada buang sampahnya ke TPS (tempat penampungan sementara) harus jalan 10 menit lebih, lewat jembatan buang saja. Itu yang paling gampang kan,” kata Mawardi, Selasa lalu.

Contoh tadi menunjukkan, persoalan sampah memang tak bisa dilepaskan dari perilaku warga.

Dalam sejumlah kesempatan, Dodi selalu berharap agar segala kritik mengenai sampah di sungai jangan melulu diarahkan pada jajarannya.

“Persoalan ini kan bukan hanya masalah (bidang) kebersihan saya, itu kan juga masalah masyarakat setempat. Ketua RT, RW, desa, camat, harus ikut bergerak juga. Kalau petugas kami yang turun, masyarakat pasti buangnya di situ lagi. Artinya enggak ada keterlibatan masyarakat sekitar untuk peduli dan menjaga agar sampah tidak dibuang di situ,” kata Dodi.

“Kerahkanlah semua masyarakat. Mereka yang buang, mereka yang harus tanggung jawab, jangan pengin buangnya doang. Kalau dibiasakan masyarakat nonton doang,  kami yang angkut, nanti dia buang lagi,” tambah dia.

Sekilas, alasan Dodi dapat dimaklumi. Namun, bukan tak mungkin perilaku warga seperti itu karena minimnya jumlah TPS (tempat pembuangan sementara). Hingga Januari 2019, Kabupaten Bekasi hanya punya 15 TPS yang tersebar di wilayah seluas 1.200 km persegi.

Bukan pemandangan yang asing, ketika seseorang melintas di jalan-jalan Kabupaten Bekasi, sampah-sampah anorganik teronggok di pinggir jalan. Beberapa unsur masyarakat yang enggan wilayahnya jadi TPS jadi-jadian memasang spanduk dilarang buang sampah. Namun, kepeduluan warga dan sebaran TPS resmi yang sedikit membuat spanduk tersebut sia-sia belaka.

Dodi menyebutkan, TPS memang penting dibangun secara tersebar agar warga dapat membuang sampah dengan mudah. Apalagi, dengan luas wilayah sekitar 1.200 km persegi, setara 6 kali luas Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi hanya punya satu lokasi tempat pemrosesan akhir (TPA), yakni di Desa Burangkeng, Kecamatan Setu.

Truk sampah boleh jadi menempuh perjalanan lebih dari 2 jam dari Kali Pisang Batu atau Kali Bahagia menuju TPA Burangkeng.

“TPS memang harus disiapkan sebelum ke Burangkeng. Yang siapkan harusnya ya, camat atau lurah. Dipikirkan juga yang jaga TPS siapa. Bagi tugas, harus sinergi semua pihak,” kata Dodi.

Di atas kertas, perilaku warga membuang sampah ke kali dapat ditekan dengan meningkat dan menyebarnya jumlah TPS. Namun, Dodi berdalih hal tersebut tak mudah dilakukan karena permasalahan lahan.

“TPS bisa kami anggarkan. Tapi, lahannya itu. Siapa yang mau ngasih? Harus izin dulu, kiri, kanan, depan, belakang,” kata dia.

“Pembangunan TPS itu harus ada statement dari warga setempat untuk penyiapan lokasinya. Kalau di tanah PJT (Perum Jasa Tirta, pengelola lahan di sekitar Kali Bahagia) II, misalnya, saya harus dapat izin dulu dari PJT. Kalau dia enggak bolehin, ya kami salah. Ketika menggunakan tanah warga pun, belum tentu mereka kasih kan. Harus sudah clear dulu lahannya, tidak bisa membangun sembarangan,” ungkap Dodi.

Jika demikan keadaannya, kali atau sungai tertutup sampah di Kabupaten Bekasi boleh jadi masih akan muncul lagi ke depan.

Minimnya sumber daya, rumitnya birokrasi, serta mental warga tak ubahnya menjadi triumvirat maut yang akan terus mengintai kali-kali di Kabupaten Bekasi dengan tutupan sampah.