PSI Kritik DPRD DKI yang Kebut Tiga Pembahasan Anggaran Bulan Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) menyatakan kekhawatirannya terkait keputusan Bamus DPRD yang akan mengebut tiga agenda besar sekaligus terkait anggaran DKI Jakarta.

Padahal masa jabatan DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 akan berakhir dalam waktu dua minggu lagi.

"Ada 40 persen anggota DPRD tidak terpilih lagi. Sementara kalau kita ingat kasus UPS muncul pada APBD Perubahan di masa pergantian dewan. Hal ini yang kami khawatirkan" ungkap Ketua DPW PSI Jakarta, Michael Victor Sianpar, melalui konferensi pers di Gedung DPP PSI, Jakarta Pusat pada Kamis (8/8/2019).

Tiga agenda besar yang akan dibahas sekaligus oleh DPRD DKI Jakarta yaitu Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2019, APBD Perubahan 2019, dan KUA-PPAS 2020.

Padahal landasan daripada KUA-PPAS 2020 yaitu RKPD belum dipublikasikan secara remsi di website www.apbd.jakarta.go.id.

DPW PSI Jakarta dalam konferensi pers ini juga menyatakan bahwa proses pembahasan yang menyangkut anggaran tidak bisa terburu-buru. PSI khawatir hal ini akan memengaruhi kualitas penyerapan anggaran yang merupakan uang rakyat.

"Kami ingin mengingatkan bahwa proses pembahasan anggaran ini harus terbuka dan apa memang benar realistis dua minggu bisa dikebut tiga APBD? Kalau benar DPRD dan dewan optimis, ya udah. Tapi kami merasa ini tidak ideal. Seharusnya lebih transparan, lebih seksama dan publik dilibatkan" kata Michael.

Selain itu, calon DPRD DKI periode 2019-2024 asal partai PSI, Idris Ahmad menyayangkan tidak transparannya DPRD DKI Jakarta dalam memperoses rancangan peraturan daerah (Raperda).

"Kenapa informasi tersebut tidak pernah sampai ke publik? Tiba-tiba Perda sudah diputuskan. Selama ini kita tidak pernah tahu prosesnya. Padahal pada periode sebelumnya kita bisa tahu" kata Idris.

Dalam kesempatan tersebut DPW PSI juga menyoroti kinerja DPRD DKI yang terkesan buruk. Karena dari lima tahun masa jabatan dengan target 91 perda yang diusulkan untuk dibahas di Prolegda, hanya 29 yang dapat diselesaikan.

"Itupun kebanyakan perda wajib dan perda rutin. Sementara yang sifatnya substansi hanya lima" kata Michael.

Pembahasan APBD-P 2019

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akan menggelar rapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019 pada Jumat (16/8/2019) nanti.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik mengatakan pembahasan ini memang harus diselesaikan sebelum masa kerja DPRD periode 2014-2019 selesai.

"Iya kami akan rapat nanti karena ketok palunya harus sebelum yang DPRD ini selesai," ucap Taufik saat dihubungi Kompas.com. Sebelum rapat APBD-P, Taufik menyebut bahwa DPRD akan menggelar rapat Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) DKI Jakarta 2019 pada Senin (12/8/2019).

"Hari Senin semua (anggaran) dibahas KUPA-PPAS. Nanti semua pimpinan hadir sama badan anggaran," ujarnya.

Adapun untuk agenda rapat APBD-P akan diawali rapat paripurna penyampaian Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2019 oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Pembahasan tersebut sesuai dengan usulan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atas surat bernomor 661/1/713.6 tertanggal 31 Juli 2019 mengenai Perubahan APDB 2019.