Akhir Penipuan Perekrutan CPNS dengan Modus PNS Kemdikbud Gadungan...

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi menangkap seorang tersangka penipuan perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) berinisial HM alias Bima. Ia ditangkap di rumah kontrakannya di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur pada 29 Juli 2019.

Pengungkapan kasus penipuan tersebut berawal dari empat laporan masyarakat yang masuk ke Polda Metro Jaya pada November 2015, Juni 2016, Agustus 2018, dan Oktober 2018

Menyamar Menjadi PNS Kemdikbud

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, tersangka Bima mengaku sebagai PNS dari Direktorat Jenderal Pendidikan Non-formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Untuk melancarkan aksi penipuannya, tersangka selalu menggunakan pakaian safari, yakni pakaian dinas PNS saat bertemu korban. Ia juga memiliki tanda pengenal PNS.

Tersangka biasanya mengajak bertemu korban di Lantai III Gedung E Kantor Dirjen Pendidikan Formal dan Informal Kemdikbud atau Kantor BKD lantai VI Balai Kota DKI Jakarta.

Saat bertemu, tersangka menjanjikan para korban yang merupakan karyawan honorer untuk diangkat menjadi PNS.

Namun, para korban diminta membayar terlebih dahulu sejumlah uang senilai Rp 50 juta-Rp 100 juta untuk proses pengangkatan tersebut.

"Orang akan percaya dia adalah karyawan dari Kemdikbud. Korban akan diperlihatkan SK CPNS palsu dan rekening palsu (saat bertemu tatap muka) untuk meyakinkan korban bahwa uang korban akan dikembalikan jika korban tidak dapat menjadi PNS," kata Argo di Polda Metro Jaya, Selasa (13/8/2019).

Saat ini, polisi masih mendalami dari mana tersangka mendapatkan akses masuk ke Gedung Kemdikbud dan Kantor BKD.

Argo mengungkapkan, tersangka mendapatkan informasi terkait identitas korban yang merupakan karyawan honorer melalui internet.

"Data (karyawan honorer) bisa dilihat di internet, dia juga menerima dari mulut ke mulut korban bahwa dia bisa mengusahakan menjadi PNS," ujar Argo.

Meraup Keuntungan Rp 5,7 Miliar

Tersangka mengaku telah menipu dengan modus perekrutan CPNS selama 8 tahun sejak Juni 2010 hingga Juni 2018. Ia telah mendapatkan uang senilai Rp 5,7 miliar dari 99 korban selama beraksi sebagai PNS gadungan.

Para korban berasal dari sejumlah daerah di Indonesia seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, dan Banten.

Uang hasil penipuan itu digunakan tersangka untuk berfoya-foya dan membayar utang. Ia biasanya bersenang-senang di sebuah klub di kawasan Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat.

"Tersangka ini setelah mendapatkan uang, setiap malam dugem di kawasan Mangga Besar, di sana dia minum bir. Panggilan akrabnya di Mangga Besar adalah Pak Bos. Awalnya tersangka juga tinggal di Pamulang, akhirnya rumahnya dijual dan mengontrak sebuah rumah di Pulogadung," ujar Argo.

Saat ditangkap di rumah kontrakannya, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya empat lembar contoh petikan surat keputusan PNS, surat hasil pemberkasan CPNS tahun 2016, dan surat pengantar palsu dari kepala BPN.

Saat ini, polisi masih memeriksa tersangka secara intensif guna mengungkap barang bukti lainnya.

"Nanti kita masih mendalami lagi uangnya mungkin digunakan untuk kegiatan atau membeli sesuatu yang lain," kata Argo.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP tentang penipuan dan atau penggelapan dengan ancaman hukuman penjara selama 4 tahun. 

Perekrutan PNS Berbasis Online, Bukan Tatap Muka

Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Agam Bayu Suryanto mengimbau masyarakat tidak mudah percaya pada oknum tak bertanggung jawab yang menjanjikan pengangkatan karyawan honorer menjadi PNS.

Menurut Agam, proses perekrutan Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS) telah dilakukan secara transparan dan berbasis online.

Para karyawan honorer harus menjalani serangkaian tes seperti tes administrasi, tes seleksi dasar, dan tes seleksi bidang untuk proses pengangkatan menjadi PNS.

Oleh karena itu, tak ada rangkaian tes yang dilakukan melalui tahapan tatap muka.

"Pengumumannya (perekrutan PNS) dilakukan secara transparan, jadi tidak ada pertemuan tatap muka dan transparan," kata Agam.

"Jika lolos (PNS), maka peserta akan langsung diadministrasikan di BKN untuk dapat Nomor Induk Kepegawaian (NIK)," lanjutnya.