Terkait Isu Bekasi Gabung Jakarta, DPRD Disarankan Gelar Dialog Publik

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyarankan DPRD Kota Bekasi untuk mengadakan dialog publik terkait isu bergabungnya Bekasi ke dalam DKI Jakarta untuk menjadi kota administrasi Jakarta Tenggara.

Trubus mengatakan, dialog publik antara Pemerintah Kota Bekasi dan masyarakat berguna untuk mendengarkan pendapat warga Kota Bekasi terkait isu tersebut.

Nanti, hasil dialog publik bisa dijadikan Pemerintah atau DPRD Kota Bekasi untuk menyatakan sikap secara resmi terkait isu itu.

"Ya DPRD nanti bisa lakukan dialog publik. Dalam dialog publik itu nanti didengarlah partisipasi publik kira-kira setuju atau enggak, misalnya gitu. Tapi kalau ada pro-kontra ada yang setuju dan tidak setuju itu hal biasa," kata Trubus saat dikonfirmasi wartawan, Senin (19/8/2019).

Kemudian, saran DPRD Kota Bekasi kepada Wali Kota Bekasi untuk membuat referendum terkait isu itu dirasa Trubus juga tidak perlu. Karena dengan DPRD mengadakan dialog publik, hal itu sudah resmi dan mewakili pendapat masyarakat.

"Kemudian yang harus dipersiapkan itu tentu kalau memang jadi ya, apakah perlu referendum seperti itu, saya kira tidak perlu referendum, tapi cukup DPRD yang menyatakan dan itu mewakili," ujar Trubus.

Menurut Trubus, bergabungya Bekasi ke wilayah DKI Jakarta menguntungkan kedua belah pihak dari berbagai aspek.

"Karena dengan masuk DKI Jakarta, daerah khusus ibu kota, segala kebijakan lebih mendapat perhatian dari pemerintah pusat gitu kan, terutama pembangunan infrastruktur termasuk lapangan pekerjaan dan ini bagi Jakarta juga sangat menguntungkan juga, karena apa, tidak menjadi beban, seperti halnya sampah otomatis sudah menjadi bagian Jakarta," ujar Trubus.

Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi juga mengutarakan keyakinannya jika mayoritas warganya setuju dengan wacana penggabungan Bekasi ke DKI Jakarta sebagai wilayah administrasi Jakarta Tenggara.

Hal itu ia katakan seusai apel pagi di kompleks Kantor Pemerintah Kota Bekasi, Senin (19/8/2019).

"Kalau dijajak pendapat, pasti 60, 70, 80 persen karena DKI kan punya support yang luar biasa," ujar pria yang akrab disapa Pepen ini.