Ada Anggota DPRD DKI Gadaikan SK Penetapan untuk Beli Mobil

Yang umum adalah untuk membiayai konstituen dan membayar utang kepada saksi saat pelakanaan pemilu.

Namun ada sejumlah anggota DPRD DKI yang menggadaikan SK untuk membeli mobil.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P Gembong Warsono mengatakan, pada periode sebelumnya, yakni 2014-2019, ada beberapa anggota DPRD DKI yang menggadaikan SK penetapan karena butuh uang untuk membeli mobil pribadi.

"Kalau tahun kemarin misalkan yang pernah kami dengar adalah ketika mobil dinas dewan ditarik berarti ada biaya transportasi. Banyak teman-teman yang mengambil dari biaya transportasi itu akhirnya buat beli mobil. Pernah dengar kayak begitu," kata Gembong, Kamis (19/9/2019).

Pinjaman dari Bank DKI itu digunakan untuk membeli mobil setelah mobil dinas bagi anggota DPRD ditarik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

"Pernah dengar begitu ketika ada penggantian penarikan kendaraan itu lalu ngambil ke Bank DKI buat beli mobil begitu. Periode sebelumnya dari dapat mobil terus mobilnya ditarik," ucapnya.

Gembong juga mengatakan, penggadaian SK oleh anggota tak perlu persetujuan fraksi. Menurut dia, penggadaian tersebut adalah masalah pribadi yang tak harus diketahui pihak lain.

"Kalau ini masing-masing personal, kami enggak pernah tahu apakah misalkan dari Fraksi PDI-P ada yang gadaikan, kami enggak pernah tagu itu. Artinya hubungan personal antara anggota dengan bank, ini soal kepercayaan yang bersangkutan sama bank," kata Gembong.

Beberapa anggota DPRD DKI disebut telah mengajukan pinjaman ke Bank DKI dengan menggadaikan SK sebagai jaminan.

"Sudah ada beberapa anggota Dewan mengajukan dan telah menerima fasilitas kredit multiguna di Bank DKI," kata  Corporate Secretary Bank DKI Herry Djufraini, Rabu kemarin.

Herry menjelaskan, kredit multiguna merupakan program kredit untuk nasabah yang gajinya dibayarkan melalui Bank DKI.

Anggota DPRD DKI Jakarta bisa mengajukan kredit ke Bank DKI karena gaji mereka dibayarkan melalui bank tersebut.