Dikritik Anggota DPRD DKI, JSC Sebut Aduan Warga Ditangani Tiap SKPD

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Field & Operational Jakarta Smart City Fatih Alfali menyebut bahwa pengaduan warga bukan dieksekusi oleh Jakarta Smart City (JSC).

Ia menjelaskan JSC merupakan sistem yang mengelola integrasi aduan warga yang masuk dari berbagai kanal aduan.

Hal ini untuk menanggapi kritik dari Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco. Basri menyebut banyaknya aduan warga ke DPR karena sistem yang ada di dalam JSC tidak optimal.

Fatih melanjutkan, warga dapat memilih dan menggunakan 12 kanal pengaduan dari Pemprov DKI Jakarta seperti Aplikasi Qlue, sosial media via Twitter dan Facebook, kanal LAPOR!1708, email, balai warga, website jakarta.go.id, SMS Center.

Lalu warga juga bisa membuat aduan ke kantor kecamatan di Sabtu pagi dan kantor kelurahan di Minggu pagi, hingga pengaduan di pendopo Balai Kota dan juga kantor inspektorat setiap harinya dari pukul 07.00 hingga pukul 09.00 WIB.

"Kemudian JSC mengelola pengintegrasian kanal tersebut melalui CRM atau Citizen Relation Management. JSC yang membuat dan mengelola sistem tersebut. CRM ini digunakan oleh Pemprov DKI untuk mengintegrasi seluruh laporan dari semua kanal tadi, meng-capture laporan, sampai proses penindaklanjutan masing-masing laporan semua diselesaikan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui CRM tadi," ucap Fatih saat dihubungi Kompas.com, Selasa (8/10/2019).

Sementara itu, penanganan dan penindakan aduan sudah menempel di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai kategori.

"Jadi dengan CRM ini, laporan dari 12 kanal tersebut akan terdistribusi sesuai kewenangan masing-masing Dinas di Pemprov DKI Jakarta.  JSC sendiri sebagai integrator yang membuat sistem untuk yang digunakan oleh seluruh jajaran Pemprov DKI dalam. Penanganannya didistribusi ke masing masing dinas ataupun Kelurahan di dalam sistem CRM tersebut," kata dia.

Bagi SKPD yang cepat menindaklanjuti aduan warga, maka peringkat performanya akan semakin baik.

Masing-masing performa Dinas pun secara transparan dapat dimonitor melalui CRM oleh level kepala SKPD hingga gubernur.

"Sebaliknya bagi dinas atau kelurahan yang tergolong lamban dalam memberikan penindakan laporan akan mendapatkan ketentuan sanksi yang diatur dalam surat edaran sekda maupun pergub yang berpengaruh ke pendapatan masing-masing aparatur hingga berpengaruh ke masing-masing kedinasannya," lanjut Fatih.

Mengenai penilaian DPRD yang menyebut kinerja JSC menurun, Fatih hanya menanggapi bahwa saat ini pihaknya sudah bekerja sesuai sistem yang ada.

"JSC sebagai integrator sistem pengaduan melalui CRM, berusaha untuk terus menjaga sistem yang digunakan oleh Pemprov DKI, regulasi sudah jelas ada melalui pergub dan SE Sekda yang juga mengatur ketentuan ketentuan dasarnya," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Golkar terpilih DPRD DKI Jakarta Basri Baco menilai banyaknya pengaduan warga ke DPRD DKI Jakarta mencerminkan adanya penurunan sistem pengaduan warga yang diproses di Jakarta Smart City (JSC).

Ia beropini bahwa pengaduan warga tidak direspons dengan cepat oleh SKPD meski sudah masuk ke JSC.

"Kalau logika terbaliknya lebih gampang ngadu di situ (JSC) dari pada ke DPRD tapi kenapa masih banyak warga yang ngadu ke DPRD. Kan zaman sudah modern segala pengaduan bisa tertangani sistem tidak perlu manual, kan manual mereka datang ke DPRD jalan kaki, ongkos lagi, sampaikan keluhan bawa bukti-butki. Manual ditempuh karena apa karena sistem yang lambat," kata Basri saat dihubungi Kompas.com, Senin (7/10/2019).

Menurutnya hal ini berbeda dengan zaman mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok beserta jajarannya yang cepat merespons aduan warga.

Ia mengaku bahwa saat ini baik Fraksi Golkar, Fraksi PDI-P, hingga Fraksi PSI sehari-hari menerima banyak aduan masyarakat dengan berbagai macam keluhan.