Kritik atas Transparansi APBD DKI yang Dianggap Penggiringan Opini oleh Anies

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengusulkan draf kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 kepada DPRD DKI Jakarta pada Juli 2019.

Namun, draf KUA-PPAS itu hingga kini belum diunggah ke situs APBD, apbd.jakarta.go.id. Transparansi penyusunan APBD DKI pun dipertanyakan.

Pemprov DKI dinilai tertutup

Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Wiliam Aditya Sarana menilai Pemprov DKI Jakarta masih tertutup soal penggodokan anggaran, khususnya terkait dokumen KUA-PPAS 2020.

Sebab, dokumen KUA-PPAS tidak ditemukan di situs web resmi yang dikelola Pemprov DKI Jakarta sehingga terkesan tertutup dari masyarakat.

"Belum ada dokumen APBD KUA-PPAS 2020 di website APBD kita. Bagaimana masyarakat DKI Jakarta dapat mengetahui untuk apa uangnya digunakan?" kata William, Rabu (9/10/2019).

Menurut William, rancangan anggaran seharusnya dibuka seluas-luasnya dan dapat diakses oleh masyarakat Jakarta. Khalayak berhak tahu rencana penggunaan uang mereka.

Dianggap batasi keterlibatan publik

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Akhmad Misbakhul Hasan juga mengkritik keputusan Pemprov DKI yang tidak mengunggah rancangan anggaran 2020.

Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan dianggap membatasi keterlibatan warga Jakarta untuk ikut memantau rancangan anggaran dan rencana program Pemprov DKI.

"Ini artinya, Pemda DKI membatasi keterlibatan publik, terutama warga DKI, untuk terlibat dalam proses penyusunan APBD 2020, padahal sebelum era kepemimpinan Pak Anies, meskipun itu masih rancangan, itu sudah dipublikasikan," ujar Misbah saat dihubungi Kompas.com, Senin (14/10/2019).

Jika Pemprov DKI transparan dalam menyusun anggaran, kata Misbah, draf KUA-PPAS itu seharusnya sudah diunggah situs web APBD DKI.

"Kalau memang punya komitmen tinggi terhadap transparansi dan partisipasi masyarakat, harusnya itu diunggah saja biar itu menjadi diskursus publik," tuturnya.

Diunggah dalam bentuk RKPD

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, rancangan anggaran 2020 sudah diunggah ke situs web Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, bappeda.jakarta.go.id.

Rancangan APBD yang diunggah berbentuk rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Menurut Saefullah, RKPD sama dengan draf KUA-PPAS.

"Ada kok diunggah, iya itu (di situs web Bappeda). Memang itu barangnya, belum ada bahan lagi. Bahannya itu-itu juga," ujar Saefullah, kemarin.

Saefullah mengklaim, Pemprov DKI Jakarta menyusun anggaran dengan transparan.

"Pokoknya kita semua jamin bahwa penyusunan anggaran ini transparan, bisa dipertanggungjawabkan, akuntabel, tidak ada yang diumpet-umpetin. Kan intinya kuncinya itu," kata dia.

Mibah mengkritik pernyataan Saefullah. Menurut Misbah, dokumen RKPD dan KUA-PPAS adalah hal yang berbeda. Pemprov DKI seharusnya tidak hanya mengunggah RKPD, tetapi juga draf KUA-PPAS.

"RKPD itu dokumen perencanaan, kalau sudah masuk KUA-PPAS itu kan sudah ada (nilai) rupiahnya. Yang di-upload itu masih dokumen perencanaan, belum dokumen penganggaran. Jadi itu harus dibedakan," ucap Misbah.

KUA-PPAS diunggah setelah dibahas

Kepala Bappeda Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan menyampaikan, dokumen KUA-PPAS belum diunggah karena belum selesai dibahas bersama DPRD DKI.

Dalam sistem e-budgeting, kata dia, dokumen KUA-PPAS akan otomatis terunggah ke situs web APBD saat KUA-PPAS selesai dibahas dan memasuki tahapan berikutnya, yakni pembahasan rancangan APBD.

"Setelah selesai pembahasan, rancangan KUA-PPAS baru akan bisa dilihat di situs APBD," ujar Mahendra, Rabu pekan lalu.

Misbah juga mengkritik pernyataan tersebut. Misbah menuturkan, Pemprov DKI seharusnya mengunggah draf KUA-PPAS sebelum dibahas bersama DPRD DKI.

Dengan demikian, masyarakat bisa ikut menyoroti dan memberikan masukan terhadap rencana program dan anggaran Pemprov DKI, khususnya kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

"Transparansi bentuknya adalah memublikasikan dokumen-dokumen yang masih rancangan, kalau sudah diketok, ya ngapain masyarakat mau terlibat," tutur Misbah.

Anies sebut penggiringan opini

Anies mengatakan, pernyataan soal rancangan APBD 2020 yang tidak transparan merupakan bentuk penggiringan opini yang tidak sehat. Dia tidak mau mengomentari opini itu.

"Itu sih belum bangun aja sudah bilang enggak transparan. Sudahlah, itu penggiringan opini yang enggak sehat, jadi enggak usah, cukup ya," ujar Anies, kemarin.

Anies menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta mengubah rancangan APBD 2020 yang sudah disusun pertama kali pada April-Mei lalu.

Rancangan anggaran disesuaikan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 2020.

Meskipun ada perubahan anggaran, lanjut Anies, Pemprov DKI tetap akan menjalankan program prioritas.

"Yang program-program prioritas harus tetap bisa jalan sehingga apa pun kondisi perekonomian, kita tidak terganggu," ucapnya.