[POPULER JABODETABEK] Kisah Wiyogo, Menggusur Warga Jakarta | Kantor Q-Net Digerebek | Tanda Tanya Anggaran Jalur Sepeda Rp 73 M

Jauh sebelum itu, Gubernur DKI Jakarta 1987-1992, Wiyogo Atmodarminto juga punya gaya kepemimpinan serupa. Sama seperti Ahok, gaya Wiyogo mengundang pro kontra hingga membuat gerah pemerintah pusat.

Kisah Wiyogo Atmodarminto saat memimpin Jakarta menjadi berita populer dalam Megapolitan Kompas.com sepanjang kemarin, Selasa (29/10/2019).

[LIPUTAN KHUSUS] Teladan Para Mantan Gubernur DKI Jakarta

Selain kiprah Wiyogo, berita populer sepanjang kemarin diisi sejumlah peristiwa kriminal hingga perkotaan.

Misalnya, soal penggerebekan kantor Q-Net yang diduga melakukan penipuan berbasis MLM, hingga lonjakan anggaran jalur sepeda yang sampai Rp 73,7 miliar.

Berikut ringkasan berita populer seputar Jabodetabek sepanjang kemarin.

1. Gubernur tukang gusur

Wiyogo Atmodarminto atau yang biasa disapa Bang Wi menjadi sorotan salah satunya karena penggusuran yang membuat berang banyak orang dan menyebabkan menteri dalam negeri kala itu berniat memanggilnya.

Mantan Pangkostrad berpangkat letnan jenderal tersebut menggusur apa pun yang menghambat pembangunan Jakarta.

Proyek pembangunan jalan tembus Jalan Rasuna Said-Jalan Saharjo sepanjang 1,6 kilometer contohnya. Proyek era Bang Wi itu menggusur 276 pemilik tanah dan bangunan.

Saat itu, Pemprov DKI Jakarta membayar ganti rugi berdasarkan Surat Gubernur DKI Nomor 2351 Tahun 1987.

Harga ganti rugi berdasarkan taksasi itu bervariasi dari Rp 40.000 sampai Rp 225.000 per meter persegi, tergantung status dan lokasi tanah, belum termasuk bangunan dan benda di atasnya.

Laporan Kompas pada 5 November 1991, buldoser Pemda DKI kembali merontokkan bangunan rumah warga yang dianggap menghambat pembangunan.

Pembongkaran paksa dilakukan di jalan tembus Jalan Dr Sahardjo-Kampung Melayu di Kelurahan Manggarai Selatan, Jakarta Selatan.

Proyek sepanjang 5,6 kilometer itu menggusur 1.215 kepala keluarga (KK).

Wiyogo juga dilaporkan menggusur lapak-lapak liar di depan blok B Pasar Tanah Abang yang mengundang perlawanan para pedagang. Setelah itu berturut-turut, Wiyogo memerintahkan penggusuran terhadap SPBU hingga hotel.

Dia meminta seluruh jajaran di bawahnya tak takut untuk menggusur bangunan liar, di mana pun lokasinya di Jakarta.

"Biasanya penyerobot lahan itu ada backing-nya. Kalau ini sampai terjadi, laporkan segera ke atasan langsung seperti camat dan wali kota. Kalau wali kota juga tak mampu, laporkan segera kepada saya, entah jenderal siapa pun di belakangnya. Saya akan menyelesaikan persoalannya," kata Bang Wi.

Baca selengkapnya di sini.

2. Kantor Q-Net Digerebek

Jajaran Polres Lumajang melalui Tim Cobra melakukan penggeledahan di Kantor Qnet Jakarta di Sona Topas Tower Lantai 15, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2019).

Kasat Reskrim Polres Lumajang, AKP Hasran menjelaskan, pengeledahan ini merupakan pengembangan dari kasus PT Amoeba Internasional yang diduga melakukan penipuan berkedok bisinis Multi Level Marketing (MLM) di kawasan Lumajang, Jawa Timur.

Dalam penggeledahan itu, polisi menemukan gudang penyimpanan cakhra dan amezcua geometri. Selain itu, berkas-berkas yang terkait dengan proses penyelidikan.

Cakhra yang dimaksud adalah potongan kaca yang dianggap sebagai obat kesehatan.

Produk itu ditawarkan kepada korban sebagai kedok untuk bergabung dengan MLM yang dikelola PT. Amoeba Internasional.

Barang-barang tersebut, lanjut Hasran, diberikan kepada para anggota yang hendak bergabung. Syaratnya dengan menyetorkan uang Rp 10 juta.

Jika sudah bergabung, anggota diwajibkan untuk mencari dua anggota lain untuk ikut bisnis itu, begitupun seterusnya.

Baca berita selengkapnya di sini.

3. Lonjakan Anggaran Jalur Sepeda

Anggaran jalur sepeda masuk dalam anggaran Pemeliharaan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di koridor busway.

Awalnya terlihat anggaran itu semula Rp 4,4 miliar, lalu ada penambahan Rp 69,2 miliar hingga total anggarannya menjadi Rp 73,7 miliar.

Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta mempertanyakan ini dalam rapat Komisi B saat dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta tentang pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Ada anggota yang menilai dana sebesar itu terlalu besar untuk program yang tidak terlalu prioritas.

Sementara anggota lain meminta Pemprov DKI Jakarta menunjukkan master plan soal jalur sepeda ini dan kajian apakah jalur sepeda bisa mengurai kemacetan di Jakarta.

Lantaran tak adanya penjelasan yang memuaskan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Komisi B DPRD DKI Jakarta memutuskan menunda meloloskan anggaran jalur sepeda itu.

Baca selengkapnya di sini.