Taufik Dukung Anies Upgrade Sistem E-budgeting Peninggalan Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mempersilakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperbarui sistem e-budgeting yang diterapkan sejak mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Asalkan, sistem e-budgeting untuk menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang baru nantinya harus lebih baik dibandingkan sistem saat ini.

"Silakan saja ubah selama itu untuk kebaikan. Yang sudah baik, jangan diubah, yang belum baik, ya silakan," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jumat (1/11/2019).

Menurut Taufik, sebuah sistem memang harus selalu diperbarui. Dalam sistem e-budgeting ini, yang bisa diperbarui adalah pengontrolannya.

"Upgrade boleh dong, kalau sistem memang harus di-upgrade, mungkin yang di-upgrade sistem kontrolnya," kata dia.

Politisi Gerindra itu menyampaikan, anggaran-anggaran yang diusulkan Pemprov DKI Jakarta selama ini selalu disisir satu per satu oleh DPRD DKI Jakarta.

Dia memastikan anggaran-anggaran yang janggal selalu dicoret. Begitu pun dengan usulan yang janggal dalam rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020.

Penyisiran anggaran dilakukan dua kali, yakni saat pembahasan rancangan KUA-PPAS dan rancangan APBD.

"Yang begini-begini (anggaran janggal) setiap tahun sudah kami temui, kami bahas bareng di sini. Jadi di sini itu alat menyisir secara manual, kan dibacakan satu-satu, setuju atau tidak, ditanya di sini," ucap Taufik.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan sistem e-budgeting dalam menyusun rancangan APBD 2020.

Sistem e-budgeting mulai diperkenalkan di Jakarta ketika Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur.

Sistem tersebut akhirnya digunakan di Jakarta saat Basuki atau Ahok menjadi gubernur.

Dengan e-budgeting, semua perencanaan anggaran diinput secara digital ke dalam sistem.

Sejak e-budgeting diterapkan, publik bisa menyoroti penyusunan anggaran yang dilakukan jajaran Pemprov DKI.

Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diketahui tidak serius menyusun anggaran, termasuk penyusunan anggaran tahun 2020 Pemprov DKI.

Berbagai pihak pun mengkritik penyusunan anggaran tersebut.

Menanggapi hal itu, Gubernur Anies malah menyalahkan sistem yang ada. Menurut Anies, kesalahan input anggaran disebabkan adanya kesalahan sistem digital.

Anies mengatakan, meskipun saat ini Pemprov DKI menggunakan sistem digital, pengecekannya tetap manual. Akibatnya, tingkat lolosnya anggaran yang janggal pun terbilang tinggi.

Sistem itu seharusnya bisa dilakukan dengan smart system, yakni sistem yang memiliki berbagai algoritma tertentu untuk mendeteksi anggaran yang janggal.

"Begitu ada masalah, langsung nyala. Red light. Begitu ada angka yang tidak masuk akal, langsung muncul warning. Kan bisa tahu. Itu tinggal dibuat algoritma saja, itemnya itu jenisnya Aibon, harganya Rp 82 miliar, sebenarnya harganya kan enggak semahal itu. Harusnya ditolak itu sama sistem," kata Anies, Rabu.

Anies mengaku tak ingin sistem ini terus berlangsung hingga menjadi warisan gubernur selanjutnya.