Tarik Ulur Penetapan UMP DKI 2020, Antara Tuntutan Buruh dan Pengusaha...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp 4.267.349. Upah minimum itu mulai berlaku tahun 2020.

Penetapan UMP ini telah melalui berbagai proses. Dari mulai sidang untuk mentukan rekomendasi UMP, menerima usulan UMP dari pekerja dan perusahaan, pergerakan demo buruh yang menuntut jumlah UMP yang lebih tinggi, hingga akhirnya pengesahan besaran UMP.

Kompas.com merangkum perjalanan pembahsan UMP hingga akhirnya disahkan pada Jumat (1/11/2019).

1. Melalui tahapan survei untuk tentukan UMP

Dewan Pengupahan Daerah DKI Jakarta menggelar sidang terakhir untuk menentukan rekomendasi UMP pada 23 Oktober 2019. Saat itu Anies akan menentukan UMP berdasarkan hasil rekomendasi dari Dewan Pengupahan DKI Jakarta.

Dalam proses pembahasanya, Dewan Pengupahan sudah melakukan survei kebutuhan hidup layak (KHL) ke 45 pasar tradisional tiga gelombang.

Meskipun survei KHL tidak menjadi syarat untuk menetapkan UMP, Dewan Pengupahan tetap melakukan survei itu sebagai jalan tengah untuk menetapkan UMP yang bisa diterima pengusaha dan serikat pekerja.

"Kita memfasilitasi kepentingan pengusaha dan pekerja. Walaupun tidak disyaratkan adanya survei KHL, kita melakukan survei KHL sehingga mempunyai data objektif atau riil di lapangan sebenarnya yang dibutuhkan oleh pekerja untuk mendapatkan hidup layak berapa per bulannya. Itu kita cari jalan tengah," ucap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansyah saat dihubungi, Selasa (15/10/2019).

2. Dewan pengupahan usulkan dua angka

Dewan Pengupahan DKI Jakarta mengusulkan dua angka upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2020 kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yakni Rp 4.276.349,906 dan Rp 4.619.878,99 per bulan.

Angka Rp 4,2 juta diusulkan unsur pengusaha dan pemerintah. Sementara angka Rp 4,6 juta diusulkan oleh serikat pekerja.

Anies mengatakan, unsur pengusaha mengusulkan UMP sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yakni naik 8,51 persen dari UMP 2019 sebesar Rp 3,9 juta.

Sementara itu, unsur serikat pekerja mengusulkan UMP dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL) sebesar Rp 3.965.221, kenaikan inflasi 3,39 persen, dan pertumbuhan ekonomi 5,12 persen.

"Jadi KHL-nya Rp 3,96 juta, kemudian usulan pengusaha itu ikut pada PP, Rp 4,276 juta, lalu usulan dari serikat pekerja Rp 4,6 juta," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (23/10/2019).

3. Buruh tolak penetapan UMP berdasarkan Peraturan Pemerintah

Sejumlah buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berdemo di depan Balai Kota DKI Jakarta di Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (30/10/2019).

Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2020 sebesar Rp 4,6 juta.

"(Permintaan buruh) sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupahan unsur buruh Rp 4,6 juta," ujar Ketua KSPI DKI Jakarta Winarso.

Buruh meminta Anies menetapkan UMP di luar ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yakni naik 8,51 persen dari UMP 2019. Jika mengikuti PP Nomor 78 Tahun 2015, UMP DKI 2020 sebesar Rp 4,2 juta.

"Kami memberikan support kepada dia (Anies) untuk menetapkan UMP 2020 tidak berdasarkan PP 78 karena jelas sikap kami menolak PP 78 karena tidak sesuai dengan kebutuhan buruh," kata Winarso.

4. Tidak bisa penuhi keinginan buruh

Walaupun sudah melakukan aksi, pihak Pemprov DKI Jakarta tidak bisa memenuhi seluruh aspirasi kaum buruh. Penetapan UMP harus sesuai dengan PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

"Terkait dengan PP 78 Tahun 2015, intinya seperti tahun yang kemarin, Pak Gubernur sangat paham sekali keprihatinan para pekerja, tapi memang ada ketentuan yang tidak bisa kami langgar," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansyah saat menemui buruh yang berdemo di depan Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Namun Andri memastikan, Pemprov DKI akan berupaya meningkatkan kesejahteraan pekerja. Caranya dengan memberikan Kartu Pekerja. Pemprov DKI juga akan membuat gerai koperasi pekerja dan klinik kesehatan.

Selain itu, Pemprov DKI akan mengikutsertakan istri-istri buruh dalam program pengembangan kewirausahaan terpadu (PKT) atau yang lebih dikenal dengan OK OCE.

5. Solusi untuk buruh

Setelah melewati gejolak penolakan buruh dan pembahasan UMP, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp 4.267.349.

Dengan demikian, UMP naik sekitar 8,51 persen atau Rp 335.576 dari tahun sebelumnya sebesar Rp 3.900.000.

"Sesuai dengan perundang-undangan, pada 1 November kepala daerah mengumumkan besaran UMP, karena itu saya sampaikan bahwa UMP di DKI Jakarta tahun 2020 sebesar Rp 4.267.349," ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Anies sadar kebijakan tidak sesuai dengan permintaan buruh. Maka dari itu, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan Kartu Pekerja untuk buruh.

"Kartu Pekerja diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan buruh dengan meringankan beban biaya transportasi, pangan, dan pendidikan bagi anak buruh. Ini kita bekerja sama dengan buruh untuk menjangkau lebih banyak (penggunaan kartu pekerja),” ujar Anies.

Dengan memiliki Kartu Pekerja ini, buruh bisa menggunakan transjakarta gratis, menerima pangan bersubsidi, menjadi pelanggan JakGrosir, dan fasilitas Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk anak-anak mereka.

Adapun program Kartu Pekerja telah diluncurkan semenjak akhir 2018. Hingga kini, sudah ada 21.249 kartu pekerja yang didistribusikan kepada para penerimanya dan masih dibuka pendaftarannya.