Minta Balapan Formula E Dibatalkan, PSI: Jangan Berjudi dengan Uang Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mempertanyakan kajian analisis balapan Formula E yang akan digelar di Jakarta pada 2020.

Fraksi PSI mengaku belum menerima kajian soal untung rugi turnamen balap mobil listrik itu. Karena itu, mereka meminta pelaksanaan Formula E dibatalkan.

Apalagi, anggaran balapan itu dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan uang rakyat.

"Jangan sampai berjudi dengan uang rakyat kalau misalnya kajiannya tidak jelas," ujar anggota Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Jika Pemprov DKI tetap ingin menyelenggarakan Formula E, kata Anggara, sebaiknya anggaran kegiatan itu menggunakan dana dari pihak swasta.

"Andai kata bisa dengan dana swasta, mengapa harus memakai uang rakyat untuk pelaksanaannya," kata wakil ketua Komisi E DPRD DKI itu.

Anggota Fraksi PSI lainnya, Anthony Winza Probowo, menyatakan, Pemprov DKI mengusulkan anggaran lebih dari Rp 1 triliun untuk Formula E dalam rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2020.

Rinciannya, sekitar Rp 400 miliar diusulkan Dinas Pemuda dan Olahraga dan sekitar Rp 700 miliar diajukan badan usaha milik Pemprov, PT Jakarta Propertindo (Jakpro), dalam bentuk penyertaan modal daerah (PMD).

Belum lagi anggaran pre-event yang diusulkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya.

Menurut Anthony, sebaiknya anggaran yang diusulkan untuk Formula E dialihkan untuk program lain yang lebih prioritas dan dibutuhkan masyarakat.

"Dengan uang Rp 1 triliun itu bisa bangun banyak pipa air bersih, bisa bangun sekolah-sekolah yang saat ini rusak," ucap Anthony dalam kesempatan yang sama.

Anthony mengatakan Pemprov DKI harus bisa membedakan program prioritas dan non-prioritas.

Menurutnya, Formula E bukan kegiatan prioritas karena tidak tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2017-2022 dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Pemprov DKI.

"Kalau mau memang jadi panggung semata, lebih baik pakai dana operasional beliau (Gubernur DKI Anies Baswedan) saja, jangan pakai uang kami semua," tutur Anthony.

Jika Pemprov DKI ingin menggelar Formula E untuk kampanye kendaraan listrik, Anthony menuturkan, ada cara lain yang lebih bijak yang bisa dilakukan Pemprov DKI Jakarta, seperti membangun charging station untuk kendaraan listrik atau membeli bus listrik.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah menyatakan, Pemprov DKI sudah memiliki kajian ekonomi terkait penyelenggaraan Formula E di Jakarta.

Berdasarkan kajian ekonomi tersebut, balapan Formula E akan menggerakkan ekonomi di Jakarta hingga Rp 1,2 triliun. Namun, dia belum memaparkan rincian kajian ekonomi yang dimaksud.

"Rp 1,2 triliun nilai yang didapat," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (19/7/2019).