Jakarta Investment Centre Mendorong Peningkatan Investasi Melalui Layanan Satu Pintu

Perkembangan realisasi investasi di Jakarta pun terus menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun bahkan melampaui target yang ditetapkan.

Pada 2017, jumlah realisasi investasi Jakarta tembus Rp 108,6 triliun dari total realisasi investasi Indonesia Rp 692,8 triliun. Sementara itu, tahun 2018, realisasi investasi DKI Jakarta mencapai Rp114,2 triliun.

Capaian tersebut telah melampaui 122,6 persen dari target yang telah ditetapkan, yaitu Rp 93,1 triliun, sekaligus meningkat 5,1 persen dibandingkan capaian 2017.

Berdasarkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), DKI Jakarta menjadi provinsi dengan realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tertinggi di Indonesia pada 2018.

Pada 2019, total realisasi investasi DKI Jakarta dari Januari hingga September mencapai Rp 95,6 triliun. Nilai ini terdiri atas PMDN Rp 41,6 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) Rp 54 triliun atau 3,6 miliar dollar AS.

Jika dalam skala nasional, nilai tersebut adalah 15,9 persen dari total realisasi investasi Indonesia yang sebesar Rp 601,3 triliun.

Berdasarkan data tersebut DKI Jakarta masih menjadi Provinsi dengan Realisasi Investasi PMDN tertinggi di Indonesia. Bahkan pada triwulan III tahun 2019, berdasarkan data BKPM Republik Indonesia, realisasi investasi PMA di DKI Jakarta tertinggi dibanding provinsi lain di Indonesia, yaitu sebesar 1,7 miliar dollar AS.

Dengan pencapaian tersebut, DKI Jakarta optimis dapat mencapai target realisasi investasi 2019 sebesar Rp 100,2 triliun. Target ini sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jakarta 2017 - 2022.

Jakarta Investment Centre Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra mengatakan, berbagai upaya terus dilakukan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta untuk menarik investor.

“Penciptaan iklim usaha yang kondusif dan kemudahan akses dalam perizinan usaha menjadi fokus utama kami dalam menarik minat investor ke Jakarta,” ujar Benni, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

DPMPTSP melakukan kegiatan promosi investasi kepada calon investor dalam dan luar negeri. Caranya melalui Business Forum maupun Business Matchmaking, menawarkan peluang investasi dengan pemanfaatan skema Kerja sama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU), dan menguatkan fungsi Jakarta Investment Centre (JIC).

JIC yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Selasa (31/7/2018) lalu, bertujuan untuk mengoptimalisasi Mal Pelayanan Publik dengan menghadirkan inovasi layanan di bidang penanaman modal melalui sistem satu pintu.

Inovasi itu bertujuan untuk meningkatkan investasi di DKI Jakarta baik melalui PMA maupun PMDN serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Lembaga berbentuk Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) tersebut dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Pusat Informasi, Promosi dan Kerja sama Investasi.

JIC mempunyai beberapa fungsi pokok yakni, menjadi wadah pertemuan untuk mengembangkan potensi daerah, membuka peluang investasi dan sektor-sektor unggulan yang dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui media daring JIC.

Kedua, memfasilitasi permasalahan sekitar penanaman modal dalam merealisasikan investasi di Jakarta.

Ketiga, memfasilitasi investor yang akan menjalin Kerja Sama melalui skema Kerja Sama Pemerintah Daerah. Keempat, menjadi pusat penelitian bagi proyek Badan Usaha (KPDBU).

Kelima, menyediakan jasa pengembangan kemampuan dan konsultasi melalui Qualified Consultant yang akan mengawal proses investasi dari hulu ke hilir untuk membantu menarik investasi secara langsung dan menyebarluaskan informasi tentang peluang investasi di Jakarta.

JIC sendiri merupakan salah satu penerapan dari pilar smart economy untuk memajukan iklim perekonomian di ibukota. Melalui JIC, para investor dapat berinvestasi melalui layanan sistem satu pintu.

Business matchmaking Selama beroperasi selama satu tahun JIC telah memberikan kontribusi yamg signifikan bagi pertumbuhan investasi di DKI Jakarta. Banyak para investor baik dalam negeri maupun investor Asing mengunjungi JIC untuk berkonsultasi terkait investasi di Jakarta.

Layanan yang berlokasi di lantai 5 Mall Pelayanan Publik, Jakarta Selatan, ini dilengkapi dengan inovasi layanan Geo 3 Augmented Realty, aplikasi yang dapat melihat peta investasi di Jakarta.

Dengan inovasi itu, investor dapat melihat potensi lahan untuk dijadikan tempat investasi yang sesuai dengan minat investor. Aplikasi ini dikembangkan dengan tujuan mempermudah pelayanan perizinan dan non perizinan yang memerlukan kejelasan lokasi.

Perizinan yang dimaksud meliputi zonasi atau peruntukan, intensitas, dan informasi visual existing (hi-res aerial imagery, 360 VR, dll) . Dengan adanya aplikasi tersebut pemilik atau calon pemilik lahan bisa optimal memanfaatkan haknya dengan tetap taat pada peraturan yang berlaku.

“Untuk kemudian mendapatkan izin yang dibutuhkan secara online dengan lebih cepat mudah dan valid, disertai visual consultant untuk masyarakat berkonsultasi (humanize the system),” terang Benni.

“Aplikasi ini juga sekaligus berusaha mewujudkan keterbukaan informasi dan awareness kepada masyarakat yang fokus pada data dan informasi ketataruangan, pembangunan gedung, serta data dan informasi lain yang dimiliki instansi di Provinsi DKI Jakarta,” tambahnya.

Sepanjang tahun 2019, JIC telah melakukan lebih dari 20 kegiatan pertemuan dengan para pengusaha atau investor. JIC menargetkan bertemu mulai dari pelaku usaha UMKM sampai dengan investor mancanegara untuk menarik minat investor menanamkan modalnya di Jakarta.

“Terakhir pada bulan September lalu, kami mengadakan matchmaking kemitraan usaha antara perusahaan daerah, perusahaan PMA, perusahaan PMDN dengan pelaku UMKM,” katanya.

Peran JIC dalam kegiatan matchmaking ini adalah memberikan informasi terkait perizinan usaha yang diperlukan pelaku UMKM dan melakukan pengawalan mulai tahap pengajuan izin, penerbitan izin hingga realisasi investasi.

Legalitas usaha menjadi penting apabila pelaku UMKM ingin menjalin kemitraan dengan perusahaan besar. Melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif dan kemudahan akses dalam perizinan diharapkan mampu menarik minat lebih banyak investor ke Jakarta.

Dengan begitu, bukan tak mungkin target investasi di atas akan tercapai bahkan terlampaui.