Diperiksa Badan Kehormatan, William PSI Diingatkan Soal Mekanisme Mengkritisi Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Achmad Nawawi mengingatkan Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya Sarana tahu aturan saat menyampaikan kritik.

Hal ini dikemukakan Nawawi seusai memeriksa William terkait laporan dugaan pelanggaran kode etik karena mengunggah anggaran janggal di media sosial.

"Memang diingatkan bersama bahwa jangan lupa menurut undang-undang kita itu sejajar dengan pemprov, sama-sama unsur penyelenggara pemerintahan di daerah. Kritis tetap kita jalankan, bukan berarti tidak boleh. Tetapi, kapan dan di mana kita menyampaikannya kan ada mekanisme," jelas Nawawi saat dihubungi wartawan, Selasa (12/11/2019).

Menurut dia, anggota DPRD DKI boleh kritis terhadap masalah anggaran, namun tetap berkoordinasi yang baik dengan Pemprov DKI Jakarta.

"Kritis itu kewajiban anggota dewan. Artinya, pada saat ada pengajuan program dari gubernur ternyata programnya tidak pro rakyat, ya wajib kita kritisi. Atau pemasukan anggaran ternyata pemborosan, ya kita kritisi," tutur dia.

Seusai pemeriksaan terhadap William, hingga saat ini Badan Kehormatan belum memutuskan sanksi yang akan diberikan kepada politisi muda PSI tersebut.

"Setelah klarifikasi dari yang bersangkutan, Badan Kehormatan akan melakukan rapat lagi untuk menyepakati rekomendasi dan melaporkan rekomendasi ini kepada pimpinan dewan. Belum ada keputusan, kita rapat dulu," kata dia.

Seperti diketahui, Lembaga Swada Masyarakat (LSM) Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) melaporkan politisi PSI William Aditya Sarana ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta.

William dianggap melanggar kode etik karena membongkar anggaran ganjil dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Sugiyanto menilai William sebagai biang keladi kegaduhan di tengah masyarakat soal anggaran DKI Jakarta.

"Sikap yang bersangkutan justru menimbulkan opini negatif kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang seolah-olah dianggap tidak transparan," kata Ketua Mat Bagan Sugiyanto, Selasa (5/11/2019).

William kemudian diperiksa oleh Badan Kehormatan soal aduan ini, Selasa siang.