Divonis 17 Bulan Penjara, Qomar Tetap Dipertimbangkan Jadi Bakal Calon Wali Kota Depok

DEPOK, KOMPAS.com - DPC PDI-P Kota Depok akan melakukan pertimbangan serius di internal partai untuk mencalonkan sosok komedian Nurul Qomar dalam Pilkada Depok 2020 mendatang.

Sejauh ini Qomar diketahui sebagai salah satu peserta penjaringan bakal calon wali kota dari PDI-P dan telah mendaftarkan diri pada, 19 September 2019.

Namun, di satu sisi, Pengadilan Negeri Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, pada 11 November 2019 lalu menjatuhkan vonis 17 bulan penjara kepada Qomar karena terbukti memalsukan ijazah.

"Kalau ada calon yang terjerat kasus hukum. Pasti kami tidak pakai dan dengan sendirinya akan tercoret, " kata Sekretaris DPC PDI Perjuangan Depok Ikravany Hilman saat dihubungi wartawan, Selasa (12/11/2019).

Meski demikian, DPC PDI Perjuangan Depok masih menunggu ketetapan kasus tersebut.

Sebab, menurut Ikra, Qomar sedianya akan melakukan banding atas putusan majelis hakim.

"Dan penilaiannya (bukan hanya calon yang terjerat hukum), tidak hanya itu saja. Kan macam-macam penilaian dari pencalon di kami. Masih kami pertimbangkan itu.Kita tunggu keputusannya (setelah banding)," jelas Ikra.

Ikra juga mengatakan bahwa Qomar tetap mengikuti penjaringan calon wali kota dari PDI-P Depok.

Sebab, pihaknya menjelaskan bahwa PDI Perjuangan membuka penjaringan ini secara terbuka.

"Secara hukum kan belum ada keputusan tetap, dia (Qomar) berhak untuk mendaftarkan diri ke PDIP, jadi keputusan PDIP, apakah dia akan direkomendasikan atau tidak. Itu akan dipertimbangkan di internal partai," ujar Ikra.

Menurut Ikra, sebagai warga negara, kesampatan Qomar untuk mengajukan diri sebagai bakal calon belum tertutup sampai nantinya ada keputusan tetap atau inkrah.

"Karena prinsipnya (penjaringan calon ini) hak semua warga negara, soal keputusan ada di internal partai," ujar Ikra.

Ikra yang juga menyandang Anggota DPRD Kota Depok mengatakan, selama ini penjaringan calon wali kota baru ada tiga orang yang mendaftarkan diri melalui DPC PDI-P Depok.

Antara lain, Habib Riza, Novel, dan Qomar dan nama mereka sudah ada di DPD PDIP Jawa Barat.

Nantinya, Ikra menjelaskan bahwa internal partai akan melakukan survei secara tertutup kepada para pendaftar tersebut.

"Nantinya, apakah akan nambah? Bisa jadi. Karena penjaringan di DPD dan DPP PDIP masih berjalan," papar Ikra.

Sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Brebes, Jawa Tengah memvonis pelawak Nurul Qomar 17 bulan penjara karena terbukti memalsukan ijazah.

Sidang putusan itu digelar pada Senin (11/11/2019).

Vonis 1 tahun 5 bulan yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang diketuai oleh Sri Sulastuti ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), yaitu 3 tahun penjara.

Atas putusan tersebut, terdakwa Nurul Qomar melalui tim kuasa hukumnya langsung menyatakan banding sedang JPU menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut.

Ketua Majelis Hakim Sri Sulastuti pada amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa Nurul Qomar dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal 263 Ayat 2 tentang Pemalsuan Surat.

Hakim menjatuhi hukuman 1 tahun 5 bulan penjara, serta mewajibkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.

Usai pembacaan putusan, terdakwa Nurul Qomar menyatakan banding atas putusan tersebut.

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul PDIP Masih Mempertimbangkan Pelawak Qomar Sebagai Bakal Calon Wali Kota Depok Meski Divonis Penjara.