Badan Kehormatan DPRD DKI Nilai William PSI Kritis, tetapi Sedikit Berlebihan

Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi mengatakan, mayoritas anggota Badan Kehormatan mengapresiasi sikap kritis William tersebut.

"Akhirnya begini, sepakat semua seluruh anggota BK mengapresiasi kritiknya dia. Itu pertama, anggota Dewan wajib kritis, andaikata ada program gubernur yang tidak pro rakyat umpama, kita kritisi lah harus. Atau mungkin ada anggaran yang ternyata pemborosan atau lain sebagainya, tidak efisien nanti kita kritisi," ucap Nawawi saat dihubungi, Kamis (28/11/2019).

Meski demikian, di sisi lain anggota Badan Kehormatan juga merasa sikap William sedikit berlebihan karena mengunggah anggaran janggal di media sosial.

Padahal, William bisa memberitahukan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atau jajarannya.

"Jadi mestinya bisa kita nelepon Gubernur, kepala dinas. Terus pada saat kita singgung masalah etik," lanjutnya.

Apalagi, kata dia, eksekutif dan legislatif di DKI Jakarta merupakan mitra kerja yang harus saling bersinergi termasuk soal anggaran.

"Ya kalau anggota DPR pusat kan berseberangan dengan anggota pusat, tapi kalau DPRD kan enggak. Setelah dilantik gubernur wali kota, bupatinya, maka semuanya menjadi mitra sejajar sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah," tutup Nawawi.

Lembaga Swada Masyarakat (LSM) Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) sebelumnya melaporkan politisi PSI William Aditya Sarana ke BK DPRD DKI Jakarta.

Pasalnya, William dianggap melanggar kode etik karena membongkar anggaran ganjil dalam draf KUA-PPAS untuk APBD 2020.

Sugiyanto menilai, William sebagai biang keladi kegaduhan di tengah masyarakat soal anggaran DKI Jakarta.

"Sikap yang bersangkutan justru menimbulkan opini negatif kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang seolah-olah dianggap tidak transparan," kata Ketua Mat Bagan Sugiyanto, Selasa (5/11/2019)