PT KAI dan MRT Bentuk Perusahaan Patungan Integrasikan Transportasi Jabodetabek

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo agar pengelolaan moda transportasi Jabodetabek dapat dilakukan oleh satu otoritas.

Menurut dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memiliki kontrol pada struktur kepemilikan perusahaan yang akan mengelola moda transportasi tersebut.

"Jadi nanti perusahaan join venture ini yang pertama akan mengatur pengelolaan stasiun, yaitu stasiun-stasiun di Jakarta dikelola bersama antara pemda Jakarta dengan KAI, sehingga nanti diharapkan flow dari penumpang dari kereta api ke MRT itu bisa lebih nyaman," kata Kartika di Balairung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019).

Selain itu, MRT Jakarta dan KAI juga akan bertugas melakukan perencanaan di kawasan transit termasuk stasiun-stasiun seperti Tanah Abang dan Senen.

Hal ini dilakukan agar masyarakat semakin terpacu menggunakan kendaraan umum dan mulai meninggalkan kendaraan pribadi.

"Jadi dengan dua perencanaan tadi itu, kerja sama pengelolaan stasiun dan juga kerja sama pembangunan dalam bentuk TOD harapannya 2 atau 3 tahun ke depan akan banyak masyarakat Jakarta yang semakin tertarik tinggal di sekitar daerah-daerah akses ke transportasi umum khususnya MRT, KAI, dan yang lain," ucapnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, PT MRT Jakarta memiliki 51 persen kepemilikian dan PT KAI 49 persen kepemiliki.

Perusahaan patungan kerja sama tersebut akan mengurus berbagai aspek dari manajemen, rute, hingga tiket.

"Dengan integrasi, maka yang sekarang menggunakan kendaraan umum kereta api sekitar 1,2 juta dan darat 980.000, nantinya akan bisa menikmati integrasi dalam satu kesatuan," tuturnya.