Salin Artikel

DPRD Pangkas Jumlah Anggota TGUPP, Pemprov DKI Sebut Anggaran Tetap Rp 19,8 M

Anggaran Rp 19,8 miliar mulanya digunakan untuk menggaji 67 anggota TGUPP.

"Kalau anggaran kan tidak dipotong, keanggotaannya yang dipotong. (Anggaran) masih segitu (Rp 19,8 miliar)," ujar Suharti di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Meskipun demikian, Suharti berujar, anggaran yang diserap nantinya bisa saja berubah.

Serapan anggaran tergantung pada surat keputusan (SK) tentang keanggotaan TGUPP yang akan dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Itu nanti pelaksanaannya sesuai dengan SK Gubernur, setiap tahun kan ada SK-nya," kata Suharti.

Sebelumnya, Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk memangkas jumlah anggota TGUPP DKI Jakarta dalam rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2020.

Pemprov DKI Jakarta mulanya mengusulkan anggaran Rp 19,8 miliar dari RAPBD 2020. Anggaran itu paling banyak digunakan untuk menggaji 67 anggota TGUPP.

Namun, Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta menyetujui anggota TGUPP hanya 50 anggota.

Seusai rapat, Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menuturkan, Pemprov DKI harus menyesuaikan kembali anggaran sesuai dengan jumlah TGUPP yang disetujui Badan Anggaran.

Gubernur Anies sebelumnya tidak mau menjawab secara lugas saat ditanya apakah DPRD DKI Jakarta berhak memangkas jumlah anggota TGUPP DKI Jakarta.

Anies hanya menjelaskan, pengangkatan dan pemberhentian anggota TGUPP diatur melalui peraturan gubernur (pergub).

"Saya enggak mau berdebat (soal) itu deh, itu kan keputusan lewat pergub," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (10/12/2019).

Anies kembali tidak menjawab saat wartawan meminta penegasan soal aturan pergub tersebut. Dia meminta wartawan menyimpulkannya sendiri.

"Ya sudah makanya Anda simpulkan sendiri deh, enggak usah pakai (pernyataan) saya," kata Anies.

TGUPP diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 tentang TGUPP.

Pengangkatan anggota TGUPP diatur dalam Pasal 19, sementara pemberhentian anggota TGUPP diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21.

Pasal 19 menyatakan, ketua TGUPP dan ketua bidang diangkat oleh gubernur dan ditetapkan melalui keputusan gubernur.

Sementara Pasal 21 menyatakan, pemberhentian keanggotaan TGUPP ditetapkan dengan keputusan gubernur.

https://megapolitan.kompas.com/read/2019/12/11/13555841/dprd-pangkas-jumlah-anggota-tgupp-pemprov-dki-sebut-anggaran-tetap-rp-198

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ingin Kembalikan Marwah TMII, Pengelola Tutup SnowBay Waterpark

Ingin Kembalikan Marwah TMII, Pengelola Tutup SnowBay Waterpark

Megapolitan
Polisi Gerebek Pinjol Online di PIK, Satu Manajer Ditangkap

Polisi Gerebek Pinjol Online di PIK, Satu Manajer Ditangkap

Megapolitan
Warga Tolak Pelintasan Sebidang di Kemayoran Ditutup: Itu Akses Utama Saya Pergi ke Pasar dan Antar Anak Sekolah

Warga Tolak Pelintasan Sebidang di Kemayoran Ditutup: Itu Akses Utama Saya Pergi ke Pasar dan Antar Anak Sekolah

Megapolitan
'Micro-lockdown' Usai, Warga RW 02 Krukut Dapat Kembali Beraktivitas

"Micro-lockdown" Usai, Warga RW 02 Krukut Dapat Kembali Beraktivitas

Megapolitan
Curi Ponsel Siswa SMP di Dasbor Motor lalu Ditangkap Warga, Pelaku: Saya Gelap Mata

Curi Ponsel Siswa SMP di Dasbor Motor lalu Ditangkap Warga, Pelaku: Saya Gelap Mata

Megapolitan
Kantor Pinjol Ilegal di PIK yang Digerebek Polisi Kelola 14 Aplikasi

Kantor Pinjol Ilegal di PIK yang Digerebek Polisi Kelola 14 Aplikasi

Megapolitan
Ini Peran 99 Karyawan Perusahaan Pinjol Ilegal yang Digerebek Polisi di PIK

Ini Peran 99 Karyawan Perusahaan Pinjol Ilegal yang Digerebek Polisi di PIK

Megapolitan
Kantor Pinjol Ilegal di PIK Digerebek, Polisi: Tidak Ada Izin dari OJK

Kantor Pinjol Ilegal di PIK Digerebek, Polisi: Tidak Ada Izin dari OJK

Megapolitan
Munarman Bersikap Tenang Saat Sidang, Kuasa Hukum: Selalu Kalem asal Tak Dipancing

Munarman Bersikap Tenang Saat Sidang, Kuasa Hukum: Selalu Kalem asal Tak Dipancing

Megapolitan
Digerebek Polisi, Pegawai Perusahaan Pinjol di PIK Mengaku Tak Tahu Kantornya Ilegal

Digerebek Polisi, Pegawai Perusahaan Pinjol di PIK Mengaku Tak Tahu Kantornya Ilegal

Megapolitan
Berupaya Tabrak Polisi Saat Akan Ditangkap di Cipondoh, Pencuri Motor Ditembak, lalu Tewas di RS

Berupaya Tabrak Polisi Saat Akan Ditangkap di Cipondoh, Pencuri Motor Ditembak, lalu Tewas di RS

Megapolitan
Kantor Pinjol Ilegal di PIK Digerebek, 99 Karyawan Diamankan

Kantor Pinjol Ilegal di PIK Digerebek, 99 Karyawan Diamankan

Megapolitan
Pencopetan Kembali Terjadi di Terminal Pulogadung, Kali Ini Pelakunya Residivis

Pencopetan Kembali Terjadi di Terminal Pulogadung, Kali Ini Pelakunya Residivis

Megapolitan
PN Jakarta Barat Ditutup Sementara akibat Covid-19, Pelayanan Mendesak Tetap Berjalan

PN Jakarta Barat Ditutup Sementara akibat Covid-19, Pelayanan Mendesak Tetap Berjalan

Megapolitan
UPDATE 26 Januari: Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Capai 3.509, Kasus Aktif Kini 14.082

UPDATE 26 Januari: Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Capai 3.509, Kasus Aktif Kini 14.082

Megapolitan
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.