Formula E dan Revitalisasi Monas, Ditentang Pusat tetapi Akhirnya Disetujui dengan Syarat

Komisi Pengarah diketuai Menteri Sekretaris Negara. Anggotanya yakni Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Pariwisata.

Sementara gubernur DKI berperan sebagai sekretaris Komisi Pengarah sekaligus ketua Badan Pelaksana.

Meski sempat ditentang, dua kebijakan yang mesti mendapatkan izin Komisi Pengarah itu akhirnya disetujui tetapi ada sejumlah syarat yang mesti dipenuhi Anies dan jajarannya.

Formula E diizinkan dengan sejumlah syarat

Recananya Formula E akan digelar di Jakarta pada 6 Juni 2020. Balapan mobil ramah lingkungan itu direncanakan akan digelar lima tahun berturut-turut dari 2020 hingga 2024.

Rencana awal, rute balapan Formula E akan melintasi area di dalam kawasan Monas dan Jalan Medan Merdeka Selatan.

Federasi Otomotif Internasional (FIA) Formula E disebut akan melapis lintasan di dalam kawasan Monas menggunakan aspal.

Gubernur Anies telah mengajukan izin penggunaan Monas untuk lintasan Formula E ke Komisi Pengarah.

Izin diajukan lantaran setiap perubahan atau pembangunan di Monas harus disetujui Komisi Pengarah.

Ketentuan itu diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta.

Rencana Anies menggunakan Monas sebagai lintasan Formula E awalnya ditentang Komisi Pengarah. Komisi Pengarah melarang area Monas dijadikan sirkuit Formula E karena kawasan itu merupakan cagar budaya.

Larangan itu disampaikan saat rapat Komisi Pengarah pada Rabu (5/2/2020).

"Formula E nanti saya sampaikan rapat Komrah (Komisi Pengarah), bahwa Komrah tidak menyetujui apabila dilaksanakan di dalam area Monas dengan banyak pertimbangan. Di sana ada cagar budaya, ada pengaspalan, dan lain-lain," ujar Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama seusai rapat.

Setya menyampaikan itu mewakili Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang menjadi ketua Komisi Pengarah.

Anies, yang juga menghadiri rapat tersebut, menerima keputusan Komisi Pengarah.

Menurut Anies, pembahasan soal lintasan Formula E di dalam rapat itu tak berlangsung lama.

"Begitu memang dianjurkan tidak di Monas, ya sudah maka Pemprov DKI akan mencari (lokasi) yang baru. Soal Formula E sih tinggal cari rute," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis.

Pemprov DKI Jakarta pun langsung berkomunikasi dengan Formula E Operations Limited (FEO) untuk menentukan lintasan di lokasi baru.

Tim dari FEO langsung datang ke Jakarta untuk meninjau lokasi alternatif di Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, hingga kawasan Gelora Bung Karno (GBK).

Namun, Komisi Pengarah mengubah keputusannya. Komisi Pengarah pada akhirnya mengizinkan Pemprov DKI menggelar Formula E di area Monas.

Izin mengenai penyelenggaran Formula E di kawasan Monas tertera dalam surat Nomor B-3/KPPKKM/02/2020 yang diteken Pratikno pada 7 Februari 2020.

Surat itu ditujukan kepada Anies.

Setya Utama membenarkan surat tersebut.

Setya menegaskan bahwa surat itu harus menjadi acuan agar penyelenggaraan Formula E di kawasan Monas sesuai aturan perundang-undangan.

"Dalam surat tersebut pada prinsipnya Komisi Pengarah menyetujui Formula E di kawasan Taman Medan Merdeka, dengan memperhatikan dan mematuhi peraturan perundang-undangan," kata Setya, kemarin.

Meski telah memberikan izin, Komisi Pengarah memberikan beberapa catatan terkait penyelenggaraan Formula E di kawasan Monas, yakni:

1. Dalam merencanakan konstruksi lintasan tribun penonton dan fasilitas lainnya harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

2. Menjaga keasrian, kelestarian vegetasi pepohonan, dan kebersihan lingkungan di kawasan Medan Merdeka.

3. Menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar kawasan Medan Merdeka.

4. Melibatkan instansi terkait guna menghindari perubahan fungsi, kerusakan lingkungan, dan kerusakan cagar budaya di kawasan Medan Merdeka.

Dalam penolakannya, Komisi Pengarah mengatakan, revitalisasi Monas yang dimulai pada November 2019 itu tidak mengantongi izin dari Komisi Pengarah.

Pemprov DKI langsung mengeksekusi proyek tersebut tanpa mengajukan izin kepada Komisi Pengarah.

Komisi Pengarah kemudian meminta proyek revitalisasi Monas dihentikan sementara. DPRD DKI Jakarta juga mendorong hal yang sama.

Pemprov DKI akhirnya menghentikan sementara proyek revitalisasi dan mengajukan surat permohonan persetujuan kepada Komisi Pengarah.

Komisi Pengarah menggelar rapat untuk membahas proyek itu pada Rabu pekan lalu.

Hasilnya, Komisi Pengarah meminta Pemprov DKI menyiapkan rencana revitalisasi dalam bentuk gambar yang sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995.

Pemprov DKI telah menyerahkan gambar tersebut, sehari setelah rapat.

"Bagi kami, yang penting dari pertemuan kemarin itu adalah revitalisasi (Monas) akan dituntaskan," ujar Anies, Kamis pekan lalu.

Pada Jumat lalu, Komisi Pengarah akhirnya mengeluarkan surat izin revitalisasi Monas. Proyek itu pun dilanjutkan setelah sempat dimoratorium lebih dari sepekan.