Salin Artikel

Silang Suara DPRD DKI soal Formula E di Monas: PSI Tuding Ada Deal, Gerindra Dukung Pemprov

JAKARTA, KOMPAS.com - Gelaran Formula E di Jakarta masih terus menarik untuk dibahas.

Sikap Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka yang sebelumnya melarang kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat namun kemudian mengizinkan juga menimbulkan pro dan kontra.

Izin mengenai penyelenggaran Formula E di kawasan Monas tertera dalam surat Nomor B-3/KPPKKM/02/2020 yang diteken Menteri Sekretaris Negara yang juga Ketua Komisi Pengarah Medan Merdeka, Pratikno.

Namun para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyikapi keputusan ini dengan berbagai reaksi.

Politisi PDI-P berharap izin tak dikeluarkan

Anggota Fraksi PDI-Perjuangan Ida Mahmudah menentang Formula E diselenggarakan di Monas. Bahkan menurut dia, gelaran balap mobil listrik internasional itu seharusnya tak diselenggarakan.

"Saya berharap sih tidak dikeluarkan (izin penyelenggaraan). Iya harusnya tidak boleh (di Monas). Saya berpikir untuk Pemda DKI pertimbangkan ulang deh kalau memang formula E itu di DKI," ucap Ida saat dihubungi, Senin (10/2/2020).

Apalagi, Monas merupakan kawasan cagar budaya sesuai undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Meski nantinya Pemprov tak menggunakan Monas sebagai lintasan balap, tetapi menggunakan rute Sudirman-Thamrin pun dirasa kurang pas.

"Saya berharap Pak Gubernur mempertimbangkan ulang deh, karena memang tidak memadai situasinya. Pertama, itu kalau di Monas nanti lintasannya memungkinkan tidak," tutur Ida.

"Apalagi dengan kemarin wacana Thamrin-Sudirman mau gabung berapa banyak orang jalan di sana?" lanjut politisi PDI-Perjuangan ini.

Ketua Komisi D ini juga mendukung sikap Fraksi PSI yang meminta anggaran Formula E dialihkan untuk penanganan banjir dan masalah lainnya di Jakarta.

"Sangat setuju, saya dukung dengan pernyataan PSI. Memang rakyat Jakarta masih butuh sentuhan atau konsentrasi pak gubernur terkait dengan penyelesaian banjir, ini yang menjadi prioritas menurut saya dan memang harus ditangani segera tidak boleh tidak," ucap Ida.

Dalam sudut pandang sebagai wakil rakyat, Ida merasa Pemprov hanya menghambur-hamburkan uang.

Padahal, Formula E belum tentu mendatangkan wisawatan dan mengembalikan keuntungan dari anggaran yang sudah dikeluarkan.

"Kalau saya sebagai anggota Dewan ditanya, lebih baik jangan ada deh formula E. Hambur-hamburin duit dan efek bagusnya tidak ada," tambahnya.

F-PSI duga ada 'deal' di belakang

Fraksi PSI DPRD DKI memang sedari awal menolak penyelenggaraan Formula E di Ibu Kota.

Mereka pun mempertanyakan sikap Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka khususnya Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) yang seolah tak konsisten karena mengizinkan Monas sebagai rute balap Formula E.

"Berubah-ubah ya? Kadang mengizinkan, kadang enggak mengizinkan. Memang sebenarnya ada banyak hal yang harus dipertimbangkan salah satunya dalam hal cagar budaya itu," terang Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Justin Adrian.

Fraksi PSI mencurigai ada deal atau kesepakatan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi soal lolosnya penyelenggaraan Formula E di ikon ibu kota itu.

Bahkan Pemprov DKI sudah memproyeksikan penggunaan Monas sebelum meminta izin ke Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka.

"Ya saya tidak tahu deal-dealan apa yang terjadi di belakang kita tidak tahu itu kita tidak ingin menuduh atau mereka-reka dan lain sebagainya," duganya.

"Dan kalau memang Monas mau dilihat dari ketentuan cagar budaya, Monas sendiri kemarin semestinya sudah menjadi awal cukup untuk diselidiki untuk dugaan delik yang terjadi karena tanpa izin dari menteri melakukan perubahan-perubahan di daerah cagar budaya itu ada pidananya," tutur Justin.

Gerindra anggap Jakarta kekurangan event internasional

Berbeda dengan politisi PDI-Perjuangan dan PSI, Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta tetap ingin ajang balap mobil listrik Formula E digelar di Jakarta.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohamad Taufik menilai Ibu Kota selama ini kekurangan ajang atau event dengan skala internasional.

Ia pun tak berkeberatan meski pemilihan treknya menuai perdebatan karena diadakan di kawasan Monas.

"Jakarta itu perlu event-event internasional, karena Jakarta enggak punya apa-apa," ujar Taufik.

Taufik juga mengaku tidak mempermasahkan jika nantinya balapan tak bisa digelar di Kawasan Monas.

Menurut dia banyak jalan lain yang dapat menjadi opsi lintasan di di tengah Kota Jakarta.

"Kita ikut saja arahan Setneg. DPRD kan apa kata Setneg, setuju ya jalan," jelasnya.

Politisi Partai Gerindra ini berpendapat bila Formula E digelar di Jakarta, maka banyak dampak positif yang bisa terjadi.

Jika balapan ini sukses, maka ajang internasional lainnya juga bisa dihelat di Jakarta.

Masyarakat diminta mendukung

Fraksi lain yang mendukung penuh adanya Formula E baik di Monas maupun di Kawasan Medan Merdeka adalah Fraksi Golkar.

Andai jadi diselenggarakan di Monas, berarti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka.

"Formula E ini kan merupakan hajat dari Pemprov DKI menghelat kegiatan balap internasional, tentu kita harus berkoordinasi jangan sampai ada kesalahan lagi seperti kemarin ada revitalisasi Monas," terang Sekretaris Fraksi Golkar Judistira Hermawan.

"Hal ini sudah dilakukan oleh Pemprov DKI dalam hal ini Pak Gubernur dan kami apresiasi Alhamdulillah dapat persetujuan dari komisi pengarah untuk bisa di Monas," lanjutnya.

Mengenai Monas sebagai cagar budaya, menurut Judis, lintasan Formula E tetap bisa ada di sekitarannya. Yang terpenting adalah tetap dijaga saat gelaran tersebut berlangsung.

Untuk itu Ia berharap semua pihak termasuk warga Jakarta mendukung kehadiran Formula E di Jakarta.

Kehadiran Formula E juga bisa membuat pandangan terhadap Jakarta menjadi lebih baik.

"Saya pikir Jakarta seluruhnya pemerintah atau pun masyarakat harus mendukung ini, untuk memberikan kesan sekali kepada dunia bahwa kita adalah kota yang ramah terhadap wisatawan, jangan sampai Jakarta itu dilihat kota yang penuh demo saja," tutup kakak kandung artis Nia Ramadhani ini.

https://megapolitan.kompas.com/read/2020/02/11/10233331/silang-suara-dprd-dki-soal-formula-e-di-monas-psi-tuding-ada-deal

Terkini Lainnya

Wanita Jatuh ke Celah Peron dan Gerbong KRL di Stasiun Manggarai

Wanita Jatuh ke Celah Peron dan Gerbong KRL di Stasiun Manggarai

Megapolitan
Tepergok Curi Motor di Kelapa Gading, Pelaku Tembaki Sekuriti dengan Airsoft Gun

Tepergok Curi Motor di Kelapa Gading, Pelaku Tembaki Sekuriti dengan Airsoft Gun

Megapolitan
Kompolnas Tetap Dorong Brigadir RAT Diotopsi: Untuk Memperjelas Penyebab Kematian

Kompolnas Tetap Dorong Brigadir RAT Diotopsi: Untuk Memperjelas Penyebab Kematian

Megapolitan
Bule AS Terkesan dengan KRL Jakarta: Lebih Bagus dan Bersih dari Subway New York dan Chicago

Bule AS Terkesan dengan KRL Jakarta: Lebih Bagus dan Bersih dari Subway New York dan Chicago

Megapolitan
Kompolnas Dorong Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT Secara Profesional

Kompolnas Dorong Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT Secara Profesional

Megapolitan
Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

Megapolitan
Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Megapolitan
Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Megapolitan
Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke