Ribut-ribut Formula E 2020 di Monas, Bantahan Terbitkan Rekomendasi hingga Pengakuan Salah Ketik

JAKARTA, KOMPAS.com - Belum sepenuhnya reda ribut-ribut soal revitalisasi Monumen Nasional (Monas), Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kembali jadi sasaran tembak isu kontroversial yang belum juga menjauh dari seputar Monas.

Kali ini Formula E biangnya.

Polemik revitalisasi Monas sebelumnya sempat mereda setelah Kementerian Sekretaris Negara menerbitkan izin bagi proyek tersebut dengan sejumlah syarat.

Namun, kontroversi soal Monas kembali mencuat gara-gara surat yang dikirimkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada Pratikno, Menteri Sekretaris Negara yang sekaligus menjabat Ketua Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.

Dalam surat bernomor 61/-1.857.23 itu, Anies salah menyebut nama tim yang berperan di balik rekomendasi digelarnya Formula E 2020 di kawasan Monas.

Ia membawa-bawa Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) DKI Jakarta sebagai pemberi rekomendasi.

"Dalam rangka menjaga fungsi, kelestarian lingkungan dan cagar budaya di kawasan Medan Merdeka dalam pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta," tulis Anies, dikutip dari salinan surat yang diterima Kompas.com.

"... yang dituangkan ke dalam Surat Kepala Dinas Kebudayaan tanggal 20 Januari 2020 Nomor 93/-1.853.15 tentang Penyelenggaraan Formula E 2020," lanjut Anies dalam surat itu.

Hal ini kemudian menjadi polemik usai Ketua TACB DKI Jakarta, Mundardjito angkat bicara. Ia bilang, TACB DKI Jakarta tidak pernah melakukan kajian, apalagi menerbitkan rekomendasi penyelenggaraan Formula E 2020 di area Monas yang notabene kawasan cagar budaya.

"Saya enggak tahu, kami enggak bikin (rekomendasi), saya ketuanya kan," ujar Mundardjito saat dihubungi, Rabu (12/2/2020).

Minta dibatalkan di Monas

Merespons polemik ini, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi langsung melenggang ke Kantor Sekretariat Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Ia berniat bertemu dan mengonfirmasi kebenaran surat Anies secara langsung pada Sekretaris Pratikno, Setya Utama.

Setya mengonfirmasi kebenaran surat itu.

Namun, menurut Prasetio, Setya juga baru mengetahui bahwa Pemprov DKI sebenarnya belum memperoleh rekomendasi TACB.

"Dia pikir dia (Anies) sudah izin kepada tim cagar budaya. Itu cagar budaya loh. Ternyata enggak," kata Prasetio, Kamis.

Ia pun meminta Pemprov DKI membatalkan gelaran Formula E di kawasan Monas. Sebagai gantinya, helatan itu ia rekomendasikan hengkang ke Ancol.

Tak berhenti disitu, Prasetio juga melontarkan pernyataan serius bahwa Anies Baswedan telah melakukan "pembohongan publik" dan "manipulasi" atas kekeliruan yang termuat dalam surat tadi.

"Kami sebagai ketua dewan, dari fraksi kami, melihat ada manipulasi lagi, bahwa seakan-akan kepala cagar budaya ini mengiyakan, padahal belum dikonfirmasinya," kata Prasetio.

"Saya sebagai pimpinan daerah, DPRD, saya kecewa dan ini adalah pembohongan publik," kata politikus PDI-P tersebut.

Sekda DKI akui salah ketik

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengakui bahwa ada kesalahan dalam surat Anies kepada Pratikno soal rekomendasi gelaran Formula E 2020 di Monas.

Saefullah mengklarifikasi, penerbitan rekomendasi dilakukan oleh Tim Sidang Pemugaran (TSP) DKI Jakarta, bukan TACB.

Oleh karenanya, ia membantah klaim Prasetio bahwa Anies telah melakukan manipulasi dan pembohongan publik. Menurut Saefullah, siapa saja bisa salah.

"Enggak ada (manipulasi), kesalahan itu kan siapa saja bisa salah," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/2/2020).

"Harusnya kalau ada kekeliruan naskah, salah input yang mengetik kali ya, diperbaiki saja," ia menambahkan.

Belakangan, Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Iwan Henry Wardhana juga melontarkan hal serupa, bahwa surat rekomendasi itu diterbitkan jajarannya berdasarkan saran dan catatan TSP DKI Jakarta.

Ketua TSP DKI Jakarta, Bambang Eryudhawan pun membenarkan hal tersebut. Dalam saran dan catatan yang dirilis TSP DKI Jakarta, Formula E 2020 boleh saja dihelat di area Monas, asalkan kawasan cagar budaya dan dipulihkan kembali usai hajatan itu.

"Sebenarnya resminya rekomendasi, rekomendasinya itu jika dilakukan di sana (Monas), maka seperti yang ada di Roma, Paris, itu harus bisa dipulihkan lagi. Itu kan namanya pemanfaatan, boleh dong, tapi harus dipulihkan," kata Yudha, Kamis.

"Ini (Monas) sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, tapi kan cagar budaya ada pemanfaatannya, enggak cuma dilindungi tapi dikembangkan. Pemanfaatan ini bisa macam-macam, (asal) jangan sampai berlebihan," papar dia.