Dibanding Moratorium Revitalisasi TIM, DKJ Pilih Fokus Kawal Suara Seniman

Menurut dia, moratorium kemungkinan kecil terjadi karena gedung-gedung di TIM sudah dihancurkan.

"Yang jelas bagi kami kata horornya menghentikan sementara adalah sementara itu sampai kapan? Apa konsekuensinya? Ke gudang penyimpanan, kemarin kami 1 Januari terasa banget. Hujan ekstrem menyebabkan banjir, menyebabkan bocor, dan ada sebagian arsip kena banjir dan harus gunakan hair dryer," ujarnya di Teater Kecil TIM, Rabu (19/2/2020).

Sementara itu, Plt Ketua Umum DKJ Danton Sihombing menuturkan pihaknya juga sedang berusaha menyamakan persepsi dengan Pemprov DKI agar ada win-win solution terkait hasil revitalisasi TIM.

Salah satunya agar keinginan dan kebutuhan seniman bisa terus dikawal.

"Oleh karena itu, kesempatan kemarin ketika diundang gubernur, kami lontarkan isu-isunya. Terutama yang harus diwaspadai, kita cermati dan berpikir cerdas di wilayah pengelolaan. Itu tentu akan didiskusikan bahwa voting rights seniman gimana," kata Danton.

Adapun dalam Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penugasan kepada PT Jakarta Propertindo Untuk Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta TIM.

Dalam Pergub tercantum bahwa Jakpro memiliki kuasa pengelolaan dan perawatan sarana-prasarana TIM selama 28 tahun, lewat skema Build Operate Transfer (BOT) sebelum akhirnya pengelolaan aset kembali ke tangan Pemprov DKI.

"Kalau shareholder ada juga stakeholder. Seniman adalah stakeholder, tapi terpenting voting rights ini gimana. Ketika voting itu kecil, kita akan kalah. Istilahnya, kawinnya gampang, cerainya susah. Itu yang sama-sama kita cermati, berdialog dengan sehat," tuturnya.

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda sebelumnya setuju jika revitalisasi TIM ditangguhkan. Huda menilai ada cacat prosedur dalam proyek yang melibatkan Jakpro tersebut.

Komisi X berencana memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, DPRD DKI Jakarta, dan Jakpro untuk membahas revitalisasi tersebut.

"Kami melihat ada cacat prosedural dalam revitalisasi ini. Ada beberapa regulasi yang tidak terpenuhi seperti yang disampaikan oleh teman-teman dari Forum Seniman Peduli TIM," kata Huda di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2020).

"Karena itu Komisi X setuju dan mendukung supaya revitalisasi TIM ini dimoratorium dulu," lanjut dia.

Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki (TIM) sebelumnya menyatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak pernah melibatkan mereka dalam rencana revitalisasi TIM.

Pimpinan Forum Seniman Peduli TIM, Radhar Panca Dahana, mengibaratkan keputusan Anies yang mendadak menyebabkan kegiatan mereka di TIM berantakan.

"Mendadak kita hancur berantakan, kira-kira begitu. Tanpa ada kompromi," kata Radhar dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi X DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2020).

"Enggak ada bicara sama sekali dengan kami, kebijakan itu. Tahu-tahu sudah diberlakukan," kata dia.

Ia mengatakan, pada dasarnya para seniman setuju jika revitalisasi yang direncanakan Pemprov DKI Jakarta tersebut demi membuat TIM lebih baik.

Namun, dia menyayangkan mengapa Pemprov DKI Jakarta tidak melibatkan mereka.

Menurut Radhar Panca Dahana, membesarkan TIM hingga jadi pusat kesenian di Jakarta seperti saat ini bukan pekerjaan mudah.

"Di dalam TIM itu ada orang yang sudah bekerja 30, 40, 50 tahun di dalamnya. Itu harus diakui. Hidup di situ berproses, termasuk membesarkan TIM, menciptakan ruh TIM sebagai bukan saja pusat kesenian Jakarta, tapi Indonesia, jadi acuan," tuturnya.

"Tiba-tiba dia (Anies) bikin kebijakan yang meluluhlantakkan yang disebut ekosistem kebudayaan di TIM itu," kata Radhar.

Dia mengutarakan, para seniman yang tergabung dalam Forum Seniman Peduli TIM telah berupaya menyampaikan aspirasi ke sejumlah pihak terkait, termasuk DPRD DKI Jakarta.

Namun, kata dia, hasilnya nihil. Ia menyebut Pemprov DKI Jakarta telah melakukan kesewenang-wenangan.

"Saya enggak tahu cara berpikirnya. Ini arogansi kekuasaan dan kekuatan memaksakan apa yang sudah diberikan oleh rakyat, wewenang rakyat, amanah rakyat yang berupa kekuasaan itu untuk menindih rakyat, menindih kebudayaan," ujar dia.