Cerucuk hingga RTH, Ini Solusi Banjir dari Dua Cawagub DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua calon wakil gubernur (Cawagub) DKI Jakarta yakni Nurmasnsjah Lubis dari Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS) dan Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra semakin mendekati waktu untuk dipilih sebagai orang nomor dua di ibu kota.

Untuk itu, keduanya ditantang membeberkan strategi-strategi yang akan dilakukan ketika tepilih nanti.

Salah satunya oleh Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menggelar debat 'Solusi Banjir Ala Wakil Gubernur', pada Jumat (6/3/2020) lalu.

Lalu, seperti apa solusi dari mereka?

Cerucuk ala Nurmansjah

Agar banjir bisa ditanggulangi, Nurmansjah mengatakan pengerjaan proyek pengendalian banjir memang harus segera dirampungkan.

Menurut dia Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat memang sama-sama harus menanggulangi banjir.

Untuk Pempus salah satunya segera menyelesaikan pengerjaan Waduk Ciawi. Sedangkan Pemprov DKI segera membantu pengerjaan normalisasi yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Ia pun meminta Pemprov DKI Jakarta tak keras kepala dan bisa bekerja sama dengan baik bersama Pempus.

"Kita sebagai Pemerintah Provinsi DKI jangan keras kepala, harus win-win solution. Misal Pak Bas (Menteri PUPR) minta normalisasi oke yaa kita cepet lahan segera dibebaskan. Ini kan win-win solution, lahan bebas, (normalisasi) bangun. Antara naturaliasi normalisasi enggak masalah kita kawinin saja," ucap Ancah.

Selain itu, untuk menanggulangi banjir agar cepat surut adalah membuat cerucuk atau semacam bambu yang ditancapkan di tanah untuk membuat lubang tempat jalan masuknya air.

Ia menuturkan strategi ini sempat diterapkan di zaman Gubernur Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Zaman Jokowi Ahok itu ada namanya jadi semacam cerucuk yang dibuat sedemikian banyak. Contohnya di Antasari tuh, turunan Antasari. Di sana kan selalu air menggenang, kemudian dibuat cerucuk itu genangan langsung masuk ke dalam," tuturnya.

Gelontorkan banyak anggaran

Ia mengungkapkan bahwa anggaran banjir DKI senilai Rp1,5 triliun tidak cukup untuk menangani banjir.

"Duit kita buang saja buat pengendalian banjir. Kalau sekarang sedikit Rp1,5 triliun buat apa? Enggak cukup! Daripada kita dibully udah, banyakin aja duit (anggarannya) selesai," kata dia.

Nurmansyah mengatakan kunci dari anggaran harus benar-benar sampai ke masing-masing wilayah. Ia mencontohkan anggaran penambahan Rp1 triliun dan dibagi per suku dinas sekitar Rp150 miliar untuk menangani banjir.

Kemudian, sebagai wakil gubernur, Nurmansyah bilang harus mengawasi anggaran tersebut agar tidak bocor.

"Karena kalau titip pesan bisa nambah, titip uang bisa kurang. Jadi kita harus benar benar pelototin anggarannya supaya bener sampai ke RT RW turun dari Lurah Camat," lanjutnya.

Apa solusi dari Riza Partria?

Sementara itu, Riza menjelaskan bahwa solusi banjir ialah dengan penambahan Ruang Terbuka Hijau di Jakarta.

Dia menyatakan RTH di Jakarta masih sekitar 10 persen dari minimal RTH sekitar 30 persen.

"Jadi kita bahas yang pertama karena dataran tinggi kita di bawah air laut jadi air yang turun itu menjadi banjir karena RTH kita semakin kecil karena belum sampai 10 persen, idealnya kan targetnya kan 30 persen," jelas Riza.

Ia juga menyentil, Jakarta seolah dibangun tanpa perencanaan sehingga RTH sangat minim.

"Ya itu lah konsekuensi sebuah kota tanpa membangun perkotaan tanpa perencanaan yang baik, maka RTH-nya berkurang," tuturnya.

Ia juga menambahkan supaya pemerintah pusat juga bisa turut bekerja untuk membangun waduk di Hulu.

"Waduk Ciawi dan Sukamahi kan bisa dipergunakan. RTH juga harus kita kejar pembebasan lahan. Paling penting biopori juga," kata Riza.

Wakil Ketua Komisi V ini pun berulangkali menekankan, yang paling terpenting kunci agar tidak banjir adalah masyarakat harus menekan jumlah sampah yang dibuang.

"Jadi banjir ini masalah bersama yang harus kita selesaikan secara bersama. Masyarakat juga kita edukasi supaya tidak buang sampah sembarangan ke danau, ke laut, sungai," bebernya.