Tahapan Pembubaran Kerumunan, dari Imbauan hingga Penegakan Hukum

Yusri menjelaskan, polisi akan mengedepankan langkah preemtif berupa pemberian imbauan dan preventif dengan menggelar patroli rutin untuk membubarkan warga yang berkerumun.

Patroli dilakukan di lokasi-lokasi yang sering dijadikan tempat berkumpul seperti taman dan kafe.

"(Langkah) preemtif sedang kami lakukan sekarang ini, taman-taman kami datangi, kami sampaikan imbauan (untuk membubarkan diri) secara humanis. Kemudian, (langkah) preventif, kami lakukan patroli terus," kata Yusri, Selasa (24/3/2020).

Polisi baru menjerat warga dengan pasal berlapis jika mereka menolak untuk membubarkan diri atau melawan petugas. Mereka dapat dijerat dengan Pasal 212 KUHP, 216 KUHP, dan 218 KUHP.

"Penegakan hukum nanti terakhir. Kalau memang misalnya kami sampaikan baik-baik imbauan jangan berkumpul, mereka melawan atau memukul petugas, baru kami lakukan tindakan," ungkap Yusri.

Kendati demikian, lanjut Yusri, warga mulai memahami imbauan pemerintah untuk membatasi kegiatan di luar rumah guna mencegah penyebaran virus corona.

"Tetapi yang selama ini kami lakukan (imbauan kepada masyarakat). Alhamdulillah mereka mengerti. Kalau kita langsung memutuskan penegakan hukum, masyarakat nanti jadi risau," ujar Yusri.

Pembubaran kerumunan warga telah tertuang dalam Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19).

Dalam maklumat itu, ada lima jenis pengumpulan massa yang dapat dibubarkan.

Pertama, pertemuan sosial, budaya, keagamaan, dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan, dan kegiatan lainnya yang sejenis.

Kedua, kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazar, pasar malam, pameran, dan resepsi keluarga.

Ketiga, kegiatan olahraga, kesenian, dan jasa hiburan.

Keempat, unjuk rasa, pawai, dan karnaval.

Terakhir, kegiatan lain yang menjadikan berkumpulnya massa.