Riza Patria Diminta Tambal Hubungan Balai Kota-Istana yang "Kurang Akur"

Di atas kertas, Misbah menganggap, Riza punya modal untuk itu, berbekal kedekatannya sebagai kader kawakan Partai Gerindra.

Gerindra, salah satu partai pengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Pilgub 2017 lalu, kini diberi jatah 2 kursi di lingkar kekuasaan Presiden RI Joko Widodo.

"Wagub bisa mengambil alih komunikasi antara DKI dengan pemerintah pusat yang kurang baik selama ini, misalnya dalam kasus penanganan banjir, kemacetan, dan penanganan Covid-19 saat ini," kata Misbah melalui keterangan tertulis, Senin (6/4/2020).

"Pak Riza Patria kan dari Gerindra yang saat ini sudah masuk pemerintahan Jokowi, ini yang musti diperankan lebih strategis, sehingga antisipasi pelemahan ekonomi di DKI dan nasional bisa bersinergi," jelas dia.

Meski begitu, Misbah menyoroti bahwa Riza belum tentu bisa langsung "nyetel" dengan kinerja Anies Baswedan, terutama di masa-masa krisis akibat pandemi Covid-19 ini.

Butuh upaya lebih untuk menyatukan frekuensi antara Riza dengan Anies, karena keduanya tidak pernah membangun visi-misi secara bersama, sebagaimana Anies dengan Sandiaga Uno ketika menghadapi Pilgub 2017.

"Tantangan wagub yang baru bergabung di tengah jalan adalah penyamaan persepsi dengan gubernur saat ini dalam menjalankan pemerintahan DKI ke depan, karena visi-misi tidak dibangun bersama," ungkap Misbah.

"Yang perlu dilakukan oleh gubernur dan wagub adalah pembagian peran yang jelas, apalagi di tengah kondisi perekonomian yang mulai mengalami pelemahan karena Covid-19," ujar dia.

Sebagai informasi, pemilihan wagub DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno digelar pada Senin (6/4/2020) mulai pukul 10.00 WIB.

Ahmad Riza Patria dari Gerindra keluar sebagai pemenang, mengalahkan kader PKS Nurmansjah Lubis.

Sebelumnya, Partai Gerindra dan PKS telah mengusulkan Riza dan Nurmansjah sebagai cawagub baru.

Mereka menggantikan dua nama cawagub sebelumnya, yakni kader PKS Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

Gerindra dan PKS mengganti nama cawagub karena nama Agung dan Syaikhu tak kunjung diproses oleh DPRD DKI Jakarta. Padahal, dua nama itu sudah diserahkan ke DPRD pada Maret 2019.