Organda Depok Minta Bansos dari Pemerintah untuk 2.000-an Sopir Angkot

Pemerintah Kota Depok memang sebelumnya berjanji bakal terus menyempurnakan data untuk mendaftarkan para pekerja sektor informal sebagai penerima bantuan sosial Rp 250.000 per keluarga.

"Untuk Pemerintah Kota Depok, ayo dong kami diperhatikan," ucap Sekretaris Organda Kota Depok, M Hasyim kepada wartawan, Selasa (21/4/2020).

"Masyarakat (pengemudi) angkot yang saat ini sudah memberikan kontribusi terhadap pembangunan kota Depok segera dicairkan bantuannya," ujar dia.

Hasyim mengatakan, para pengemudi angkot mengharapkan bantuan sekecil apa pun, baik uang atau sembako dari pemerintah.

Dengan kondisi tak bisa leluasa mengangkut penumpang, para pengemudi angkot akan amat terbantu bantuan pemerintah.

Total, ada lebih dari 2.000 pengemudi angkot yang ada di Kota Depok.

Sekitar separuh di antaranya dijanjikan memperoleh dana insentif dari Polri Rp 600.000 per orang via Polres Metro Depok, Senin (27/4/2020), plus pelatihan.

"Sudah berapa hari ini Depok memberlakukan PSBB, tapi tidak ada kejelasan kapan bantuan langsung (dari pemerintah) itu diterima oleh para pengemudi," ujar Hasyim.

Edi Irwan, salah satu pengemudi angkot di Depok mengaku pendapatannya terus turun seiring pembatasan jumlah penumpang di dalam angkot sejak PSBB berlaku Rabu (15/4/2020) lalu.

Ia menaruh harapan besar pada perhatian pemerintah. Edi tak peduli bantuan itu datang dari kocek Pemerintah Kota Depok atau Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Sekarang Rp 30.000 untuk dibawa pulang. Demi Allah. Itu sudah termasuk bensin. Itu hasil narik satu hari," kata Edi kepada wartawan, Selasa.

"Biasanya kita bawa pulang Rp 90.000-110.000 sehari, sudah sama bensin. Saya anak 2, istri 1. Bayangkan saja, anak masih sekolah," imbuh dia.

Pemerintah Kota Depok telah mencairkan kas daerah Rp 7,5 miliar yang dirinci menjadi bantuan berupa uang tunai Rp 250.000 yang dibagikan ke 30.000 kepala keluarga (KK).

Jumlah 30.000 KK ini dihimpun berdasarkan pendataan kilat terhadap pekerja sektor informal serta keluarga lain yang miskin dan rentan miskin akibat kesulitan memenuhi nafkah harian karena PSBB.

Namun, di lapangan, distribusi bantuan dianggap tak merata dan tak tepat sasaran lantaran masalah pengelolaan data.