Kemensos Mulai Salurkan Bansos Tunai Rp 600 Ribu untuk Masyarakat Bodetabek

BOGOR, KOMPAS.com - Kementerian Sosial (Kemensos) mulai menyalurkan bantuan sosial tunai untuk masyarakat di wilayah Bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi (Bodetabek) sebesar Rp 600.000 per keluarga untuk selama tiga bulan ke depan.

Kemensos secara serentak menyalurkan bantuan tersebut di tiga wilayah, yaitu Kota Bogor, Tanggerang, dan Bekasi, pada Rabu (22/4/2020).

Direktur Wilayah III Ditjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos, Asnandar mengatakan, bantuan sosial tunai ini merupakan salah satu jaring pengaman sosial yang disiapkan pemerintah dalam rangka penanganan Covid-19 untuk masyarakat terdampak.

Asnandar menyebut, total anggaran yang disiapkan oleh pemerintah dalam bantuan sosial tunai itu sebesar Rp 16,2 triliun.

"Total anggaran yang disiapkan pemerintah adalah Rp 16,2 triliun,” kata Asnandar, di Kota Bogor, Rabu.

Ia menambahkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, kebijakan bantuan sosial tunai ini akan diberikan untuk masyarakat di Bodetabek dengan total penerima sebanyak 9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang belum pernah menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial.

Bansos tunai ini untuk keluarga yang belum pernah mendapatkan program bansos dari Kementerian Sosial, baik program PKH maupun program sembako.

Lanjut dia, proses penyaluran bansos tunai dilakukan melalui mitra kerja bank dan kantor pos dengan dukungan pemerintah daerah.

"Saat ini banyak warga yang terdampak akibat Covid-19 ini seperti kehilangan pekerjaan dan penghasilannya berkurang. Sehingga bansos tunai ini lebih ditujukan bagi masyarakat yang belum pernah mendapatkan bantuan dari Kemensos," tutur dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Bogor Anggraeny Iswara menjelasakan, sebanyak 31.000 keluarga akan mendapakan bantuan dari pemerintah pusat.

Anggraeny menuturkan, para penerima bantuan tersebut sebelumnya tidak mendapatkan bantuan sembako, PKH, dan bantuan provinsi.

"Sebanyak 31.000 akan menerima bantuan ini. Penerima bantuan ini di luar bantuan reguler yang sudah diberikan pemerintah pusat dan bantuan provinsi," pungkasnya.