Bansos dari Pemerintah Pusat untuk 25.000 KK Warga Depok Cair 4 Mei

Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengungkapkan, total terdapat sekitar 25.000 kepala keluarga (KK) yang akan menerima bansos dari pemerintah pusat.

Sebanyak 25.000 KK itu merupakan sebagian dari penerima bansos yang telah tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Jatah kita 25.000 KK. Kita dijanjikan cair pada tanggal 4 Mei, dengan besaran Rp 600.000 per KK,” ujar Idris ketika dihubungi Kompas.com, Senin (27/4/2020).

Sebagai informasi, Pemerintah Kota Depok telah lebih dulu mencairkan bansos berupa uang tunai Rp 250.000 per KK untuk 30.000 KK yang ada di Depok.

Kemudian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menyatakan sanggup menyalurkan bansos ke 10.423 KK, meskipun hingga pekan lalu baru tersalurkan untuk 1.000 KK.

Bansos dari Pemprov Jawa Barat senilai total Rp 500.000 dengan rincian Rp 350.000 berwujud sembako dan Rp 150.000 berupa uang tunai.

Sementara itu, bansos dari pemerintah pusat bagi warga Depok berupa paket sembako senilai Rp 600.000.

“Jabodetabek ada yang sembako, ada yang uang tunai. Kita di Depok kebagian berupa sembako Rp 600.000,” ujar Idris.

Bansos dari pemerintah pusat rencananya akan dicairkan tiap bulan selama 3 bulan ke depan.

“Mudah-mudahan lancar ini (bansos dari pemerintah pusat), karena vendornya enggak tahu dia siap atau tidak menyiapkan bagi 25.000 KK untuk Kota Depok, karena kerja samanya dengan Kantor Pos bukan dengan kami (Pemkot Depok),” tutup dia.

Sebagai informasi, wilayah Bogor-Depok-Bekasi sepakat mengajukan usulan perpanjangan PSBB ke Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil untuk 28 hari sekaligus.

Keputusan ini bertolak dari kenyataan bahwa kasus Covid-19 di regional Bodebek belum menunjukkan tanda-tanda perlambatan selama dua pekan perdana penerapan PSBB.

Di Depok, berdasarkan data terbaru hingga hari ini, total ada 255 pasien yang dinyatakan positif Covid-19.

Sebanyak 29 di antaranya dinyatakan sembuh, dan 18 lainnya meninggal dunia.

Angka kematian itu belum menghitung jumlah 50 pasien dalam pengawasan (PDP)/suspect Covid-19 yang tutup usia dalam keadaan belum terkonfirmasi positif/negatif Covid-19 oleh Kementerian Kesehatan RI, sejak 18 Maret 2020.