Subsidi MRT, Transjakarta hingga LRT Diusulkan Dipotong 50 Persen

Pasalnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) secara keseluruhan juga turut dipangkas. APBD DKI yang semula Rp 87,95 triliun diprediksi hanya akan menjadi Rp 47,18 triliun atau turun 53,65 persen.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah dalam pemaparannya kepada pimpinan DPRD DKI Jakarta, Selasa (5/5/2020) kemarin, menyatakan Pemprov DKI bakal mereduksi subsidi untuk PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), PT Mass Rapid Transit (MRT), dan PT Lintas Rel Terpadu (LRT).

Pemotongan subsidi itu karena kondisi Indonesia termasuk Jakarta yang sedang dilanda pandemi virus corona.

Usulan pemotongan tersebut dibahas dalam rapat pembahasan penyesuaian APBD 2020.

"Subsidi transportasi dikurangi 50 persen," demikian bunyi dokumen Pemprov DKI yang diterima Kompas.com.

Rinciannya, subsidi MRT berkurang dari Rp 825 miliar menjadi hanya Rp 412,5 miliar.

Selanjutnya untuk subsidi transjakarta dari Rp 3,29 triliun menjadi Rp 1,97 triliun.

Subsidi LRT juga turun dari Rp 439,62 miliar menjadi Rp 219,81 miliar.

Pemprov DKI juga akan merasionalisasi subsidi pangan dari Rp 1,01 triliun dikurangi 50 persen menjadi Rp 568,86 miliar.  Untuk subsidi septic tank senilai Rp 10 miliar dinolkan.

Dengan begitu, total belanja subsidi yang semula ditetapkan dalam APBD 2020 Rp 5,57 triliun diusulkan berkurang menjadi hanya Rp 3,17 triliun. Nilai yang dirasionalisasikan adalah Rp 2,4 triliun.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menjelaskan, angka yang kini sudah dirasionalisasi masih bisa berkurang.

"Iya setelah dirasionalisasi begitu masih kurang lebih, ini masih angka optimis loh. Artinya masih kemungkinan berkurang lagi. Nanti kami lihat di bulan Agustus, September kan ada anggaran resmi perubahan," kata dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, APBD tahun 2020 menurun hingga 53 persen gara-gara pandemi Covid-19. APBD senilai Rp 87,95 triliun itu hanya tersisa kurang dari separuhnya.

"Kami mengalami kontraksi hingga hampir 53 persen berkurang. Jadi anggaran kami tinggal 47 persen dari anggaran semula," kata Anies dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) yang digelar secara online pada 23 April lalu.

Pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak rata-rata juga berkurang lebih dari 50 persen. PAD yang semula Rp 57,561 triliun diprediksi turun ke angka Rp 26,423 triliun.