Salin Artikel

Kritik Masalah Bansos, Politisi PDI-P: Anies Tega Bayar Rp 207 Miliar untuk Formula E

Menurut dia, skala prioritas Pemprov DKI dinilai buruk karena terkesan kurang mementingkan dana bansos.

Apalagi setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Pemprov DKI Jakarta tak lagi mampu memberikan bantuan sosial untuk 1,1 juta Kepala Keluarga (KK).

Gilbert lalu membandingkan alokasi dana bansos dengan pembayaran commitment fee Formula E 2020.

"Hilangnya sense of crisis saat Anies tega membayar Rp 207 Miliar untuk Formula E, sementara rakyat kelaparan. DPRD saja rela anggarannya dipotong Rp 257 miliar demi kondisi sekarang," ujar Gilbert saat dihubungi Kompas.com, Jumat (8/5/2020).

Gilbert curiga, Pemprov DKI memang kekurangan anggaran untuk pemberian bansos kepada masyarakat.

"Sampai rapat kemarin tidak ada dari eksekutif yang berani jawab sewaktu ditanyakan. Kesan kita memang tidak ada," kata dia.

Mantan Regional Co-chair South East Asia Regional Office International Agency for Prevention of Blindness WHO ini turut mengkritik data bansos dari Pemprov DKI yang disebut tumpang tindih.

Data ini sempat dipermasalahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Padahal, berdasarkan kesepakatan awal dalam rapat kabinet terbatas, Kemensos dan Pemprov DKI memiliki target masing-masing penerima bansos.

Kesepakatannya, Pemprov DKI akan mengurus bansos bagi 1,1 juta warga di wilayahnya, sedangkan 2,5 juta orang sisanya akan mendapatkan bansos dari Kemensos.

"Data bansos itu juga menunjukkan tata pamong yang buruk. Artinya harus ada data by name, by address, by NIK. Ternyata Anies hanya tampil di media tanpa sadar konsekuensi permintaannya," tuturnya.

Gilbert juga menyoroti pemberian bansos kepada warga terhadap Covid-19 yang hanya dilakukan satu kali selama penerapan PSBB.

Padahal sedianya, bansos tersebut diberikan setiap pekan dalam satu bulan sesuai janji Gubernur Anies.

"Karena akhirnya Pemprov hanya mampu menyalurkan satu kali dari seharusnya empat kali. Komunikasi dengan DPRD juga buruk, ini menunjukkan manajemen atau tata pamong yang buruk," kata dia.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Achmad Firdaus sebelumnya mengatakan Pemerintah Provinsi telah membayar commitment fee untuk Formula E tahun 2021.

Menurut dia, commitment fee yang dibayarkan adalah untuk termin atau jangka waktu pertama.

"Sudah (dibayarkan). Termin pertama hanya baru termin pertama," ucapnya saat dihubungi Kompas.com, Senin (4/5/2020).

Besaran commitment fee 2021 yang dibayarkan adalah sebesar 11 juta poundsterling atau Rp 207,69 miliar (dengan asumsi 1 pounds sebesar Rp 18.881).

Di sisi lain, Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Anies mengaku tak mampu menyalurkan bantuan sosial untuk 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayahnya.

Bendahara Negara itu menjelaskan, Pemprov DKI menyatakan tidak memiliki anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk menyalurkan bansos kepada 1,1 juta KPM tersebut.

Dengan demikian, beban penyaluran bantuan sosial untuk KPM di Jakarta dibebankan seluruhnya kepada pemerintah pusat.

"Kemarin dapat laporan Pak Menko PMK, DKI yang tadinya cover 1,1 juta warga mereka, namun tidak ada anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk cover 1,1 juta DKI, dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat sekarang seluruhnya diminta di-cover pemerintah pusat," ujar Sri Mulyani ketika memberikan penjelasan kepada Komisi XI DPR RI.

Pemerintah pusat, kata dia, harus meningkatkan alokasi anggaran bansos dengan tambahan limpahan KPM yang tidak mampu di-cover oleh Pemprov DKI.

Jawaban Anies

Gubernur Anies mengatakan, Pemprov DKI telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 5,032 triliun untuk pelaksanaan bansos.

Anggaran ini dimasukkan dalam pos Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2020.

"Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan anggaran dalam bentuk Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 5,032 Triliun dalam rangka penanganan Covid-19," kata Anies dalam keterangan pers pada Kamis (7/5/2020) malam.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan tiga sektor, yakni penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penanganan jaring pengaman sosial (termasuk bansos).

Karena masuk dalam BTT, maka anggaran itu bisa digunakan jika dibutuhkan termasuk saat pandemi seperti ini.

"Dapat digunakan sewaktu-waktu dan apabila dibutuhkan jumlahnya dapat juga ditambahkan," kata dia.

Untuk pendistribusian bansos tahap pertama diberikan kepasa 1.194.633 Kepala Keluarga (KK) di DKI Jakarta.

Berisi kebutuhan pokok untuk digunakan selama 1 minggu. Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang dalam proses pendataan untuk distribusi bansos tahap dua.

"Pendataan itu dengan mendapatkan usulan dan masukan unsur RT atau RW. Pemprov DKI Jakarta juga mendukung proses distribusi bansos dari Kemensos melalui tim Dinas Sosial dan Suku Dinas Sosial di masing-masing wilayah DKI Jakarta," tutur Anies.

https://megapolitan.kompas.com/read/2020/05/08/12241751/kritik-masalah-bansos-politisi-pdi-p-anies-tega-bayar-rp-207-miliar-untuk

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wali Kota Depok Diduga Lakukan Malaadministrasi dalam Rencana Penggusuran SDN Pondok Cina 1

Wali Kota Depok Diduga Lakukan Malaadministrasi dalam Rencana Penggusuran SDN Pondok Cina 1

Megapolitan
Fakta Anggota Densus 88 “Bermasalah” yang Bunuh Sopir Taksi, Baru Keluar dari Tahanan karena Kasus Penipuan

Fakta Anggota Densus 88 “Bermasalah” yang Bunuh Sopir Taksi, Baru Keluar dari Tahanan karena Kasus Penipuan

Megapolitan
Kadishub DKI Jakarta Janji Transportasi Online Tak Dikenakan Tarif ERP di Jakarta

Kadishub DKI Jakarta Janji Transportasi Online Tak Dikenakan Tarif ERP di Jakarta

Megapolitan
Saksi Sebut 2 Paket Sabu Ditemukan di Rumah Orangtua AKBP Dody

Saksi Sebut 2 Paket Sabu Ditemukan di Rumah Orangtua AKBP Dody

Megapolitan
Viral Video Murid Bentak Guru di SMK Pustek Serpong, Ini Duduk Perkaranya

Viral Video Murid Bentak Guru di SMK Pustek Serpong, Ini Duduk Perkaranya

Megapolitan
Bripda Haris Anggota Densus 88 Pembunuh Sopir Taksi 'Online' Akan Dipecat

Bripda Haris Anggota Densus 88 Pembunuh Sopir Taksi "Online" Akan Dipecat

Megapolitan
Kritik Wali Kota Gusur SDN Pondok Cina 1 karena di Pinggir Jalan, Orangtua: Kalau Bahaya, Kan Bisa Bikin JPO...

Kritik Wali Kota Gusur SDN Pondok Cina 1 karena di Pinggir Jalan, Orangtua: Kalau Bahaya, Kan Bisa Bikin JPO...

Megapolitan
Anggota Densus 88 Bunuh Sopir Taksi 'Online' di Depok Usai Bebas dari Tahanan Patsus

Anggota Densus 88 Bunuh Sopir Taksi "Online" di Depok Usai Bebas dari Tahanan Patsus

Megapolitan
Kadishub DKI Jakarta Temui Massa Ojol Penolak ERP di Balai Kota

Kadishub DKI Jakarta Temui Massa Ojol Penolak ERP di Balai Kota

Megapolitan
Bripda HS Bunuh Sopir Taksi 'Online' di Depok, Apa Saja Tugas dan Fungsi Anggota Densus 88 Antiteror?

Bripda HS Bunuh Sopir Taksi "Online" di Depok, Apa Saja Tugas dan Fungsi Anggota Densus 88 Antiteror?

Megapolitan
Pemabuk Amuk Warung di Jatinegara, Pemilik Warung: Saya Bingung Salah Apa

Pemabuk Amuk Warung di Jatinegara, Pemilik Warung: Saya Bingung Salah Apa

Megapolitan
Tutup Akses Tol Jatikarya, Ahli Waris: Kami Bakar Ban di Tanah Kami

Tutup Akses Tol Jatikarya, Ahli Waris: Kami Bakar Ban di Tanah Kami

Megapolitan
27 U-turn di Jakarta Bakal Ditutup untuk Atasi Kemacetan, Ini Lokasinya...

27 U-turn di Jakarta Bakal Ditutup untuk Atasi Kemacetan, Ini Lokasinya...

Megapolitan
Dalam Sidang, Saksi Ungkap Kronologi Penangkapan 3 Anak Buah Teddy Minahasa

Dalam Sidang, Saksi Ungkap Kronologi Penangkapan 3 Anak Buah Teddy Minahasa

Megapolitan
Izin Operasi Sudah Dicabut, 375 Angkot di Depok Masih Nekat Angkut Penumpang

Izin Operasi Sudah Dicabut, 375 Angkot di Depok Masih Nekat Angkut Penumpang

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.