Banyak Siswa Tersingkir dari PPDB, Politisi PDI-P: Pemprov Harus Beri Subsidi Masuk Sekolah Swasta

Menurut Johnny, Pemprov DKI harus memastikan siswa yang gagal masuk SMA Negeri untuk mendapatkan bangku di SMA Swasta serta membantu masalah biaya.

Hal ini memang sempat disebutkan oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana saat bertemu dengan Komisi E DPRD DKI.

"Pemprov harus memberi subsidi siswa dari keluarga tidak mampu untuk menggratiskan uang masuk ke sekolah swasta. Sangat tidak adil, jika Pemprov memberi subsidi sekolah negeri sementara sekolah swasta ditelantarkan," kata Johnny saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/7/2020).

Sekretaris Komisi E ini berujar, saat ini banyak siswa kurang mampu terpaksa harus masuk sekolah SMA swasta karena tersingkir dalam seleksi PPDB sekolah negeri.

Padahal rata-rata biaya di sekolah swasta terbilang cukup tinggi mulai dari uang pangkal hingga bayaran per bulannya.

"Oleh sebab itu, Disdik Pemprov DKI Jakarta jangan keasyikan mengurusi sekolah negeri, sementara sekolah swasta saat ini masih dianak tirikan. Pemberian KJP saja sudah tidak lagi memadai saat ini, karena yang juga memberatkan orangtua siswa adalah uang pangkal," jelasnya.

Ia berharap Disdik bisa merealisasikan janjinya dengan membantu siswa kurang mampu yang masuk ke sekolah swasta. Apalagi dalam kondisi di tengah pandemi Covid-19.

"Apalagi di tengah adanya PHK dan merosotnya secara drastis penghasilan. Jangankan membayar uang pangkal yang jumlahnya jutaan rupiah, sedangkan untuk makan sehari hari saja sudah menunggu uluran tangan pemerintah berupa bansos," ucap dia.

Sebelumnya, Nahdiana mengungkapkan hanya 32,93 persen siswa SMP yang bisa diterima di SMA dan SMK Negeri pada tahun ajaran 2020/2021.

Hal ini berdasarkan daya tampung SMA Negeri di Jakarta pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021 sebanyak 28.428.

Sedangkan daya tampung untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri sebanyak 19.182.

Dengan demikian, daya tampung secara keseluruhan di sekolah negeri SMA dan SMK di DKI Jakarta adalah 47.610.

Sementara siswa SMP yang bakal lulus baik swasta maupun negeri sebanyak 153.016 orang. Adapun yang baru lulus SMA sebanyak 144.598 orang.

Nahdiana menuturkan, dari jumlah tersebut maka sebagian siswa SMP harus masuk ke sekolah swasta karena terbatasnya daya tampung di sekolah negeri.

"Tapi kalau bicara masuk negeri, kemampuan negeri itu sudah dilihat 30 persen dan 22 persen, itu yang akan dilakukan seleksi. Jadi mau apapun bentuk seleksinya, jadi pasti ada yang harus sekolah di swasta," kata Nahdiana dalam rekaman yang diterima dari Humas DPRD, Rabu (24/6/2020) malam.

Sementara itu, daya tampung untuk SMA Swasta di DKI sebanyak 35.244 dan SMK Swasta sebesar 71.388. Jika ditotalkan sebesar 106.632.

Meski demikian, ia menjamin semua siswa di DKI bakal tertampung di sekolah baik negeri maupun swasta.

"Ada surat instruksi yang kami keluarkan pada tanggal 5 Mei, untuk kesiapan tahun ajaran baru memastikan tidak ada lulusan yang tidak bisa sekolah. Kalau soal daya tampung, ketika bicara sekolah negeri dan swasta, antara daya tampung dengan lulusan lebih besar daya tampung. Jadi kan tidak ada anak yang tidak sekolah," jelasnya.