Anies Sebut Ada Unsur Hilangnya Hajat Hidup Nelayan pada Reklamasi Sebelumnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim bahwa reklamasi perluasan kawasan Ancol dan Dunia Fantasi (Dufan) seluas kurang lebih 155 hektar, berbeda dengan reklamasi 17 pulau sebelumnya.

Menurut dia, reklamasi Ancol ini kelak dapat melindungi warga Jakarta dari bencana banjir. 

Hal ini disampaikan Anies dalam video yang diunggah di Akun Youtube Pemprov DKI, Sabtu (11/7/2020).

"Dan perluasan kawasan Ancol ini bukan dari kegiatan reklamasi 17 pulau atau pantai itu. Ini adalah bagian dari usaha menyelamatkan Jakarta dari bencana banjir," ujar Anies.

Sementara reklamasi yang membangun 17 pulau sebelumnya bukanlah merupakan proyek untuk melindungi warga Jakarta dari bencana banjir, melainkan dibangun untuk kepentingan komersial karena dikerjakan oleh perusahaan swasta.

"Di sana (reklamasi 17 pulau) ada pihak swasta berencana membuat kawasan komersial, membutuhkan lahan, lalu membuat daratan, membuat reklamasi," kata dia.

Bahkan ada proyek 17 pulau itu disebut menerabas ketentuan lingkungan hidup atau analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Proyek sebelumnya juga dianggap menghilangkan hajat hidup para nelayan.

"Ada unsur hilangnya hajat hidup para nelayan karena sebagian (pulau atau pantai reklamasi) berhadapan dengan perkampungan nelayan, misalnya di Kamal Muara dan di Muara Angke," jelas Anies.

Untuk diketahui, Anies Baswedan menerbitkan izin reklamasi untuk perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan Dunia Fantasi.

Di dalam Kepgub tersebut, Anies menyebutkan bahwa yang dilakukan di Ancol dan Dufan adalah perluasan kawasan.

Izin ini tercantum dalam surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020. Kepgub tersebut berisikan tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan seluas lebih kurang 35 hektar (ha) dan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol seluas lebih kurang 120 hektar.

Anies meneken Kepgub ini pada 24 Februari 2020 lalu.

"Memberikan izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dunia Fantasi (Dufan) seluas lebih kurang 35 hektar dan kawasan rekreasi Taman Impian Ancol Timur seluas lebih kurang 120 hektar," tulis Anies dalam Kepgub itu yang diterima Kompas.com.

Kepgub ini juga menyebutkan, pelaksanaan perluasan kawasan terbatas pada pembangunan tanggul penahan, pengurugan material, dan pematangan lahan hasil perluasan kawasan.

Pembangunan di atas lahan perluasan kawasan harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Masterplan dan Panduan Rancang Kota (Urban Design Guidelines/UDGL) serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Hasil pelaksanaan perluasan kawasan sebagaimana dimaksud pada diktum harus disertifikatkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menjadi beban biaya PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk," tulis Kepgub itu.

Reklamasi ini pun mendapat kritikan dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) hingga Anggota DPRD DKI.