DKI Jakarta Catat 5 Kali Kasus Covid-19 Tertinggi pada Juli Ini

Sebelumnya, Jakarta empat kali mengalami lonjakan kasus yang tinggi sejak awal Covid-19 terjadi di Jakarta.

Pada 8 Juli 2020, laporan jumlah kasus baru Covid-19 tercatat 344 orang, tertinggi sejak munculnya kasus perdana di Ibu Kota. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Widyastuti menjelaskan, 51 orang dari total penambahan kasus positif pada hari itu merupakan WNI yang kembali dari luar negeri.

Sementara 36 orang dari total penambahan kasus merupakan laporan kasus akumulasi dalam satu bulan terakhir yang baru dilaporkan dari salah satu Laboratorium Rumah Sakit.

Sisanya, yakni 257 orang merupakan penemuan kasus baru dari rumah sakit dan puskesmas, baik dari pasien, hasil contact tracing, maupun active case finding pada 24 jam terakhir saat itu.

Tiga hari setelah itu, yaitu pada 11 Juli, DKI Jakarta kembali mencatatkan jumlah kasus tertinggi dengan jumlah 359 kasus. Tak ada penjelasan khusus yang disampaikan Pemprov DKI Jakarta terkait lonjakan pasien Covid-19 pada hari itu.

Berselang sehari, yaitu pada 12 Juli, kembali terjadi lonjakan kasus. Ada 404 kasus baru yang dilaporkan, melampaui jumlah kasus sehari sebelumnya.

Lagi-lagi Dinkes tak menyebutkan alasan tingginya jumlah kasus itu.

Kasus Covid-19 di Jakarta pun sempat disorot Presiden Joko Widodo ketika tercatat kenaikan tertinggi pada 12 Juli.

Selanjutnya, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengumumkan 441 kasus baru pada 21 Juli. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan, tambahan 441 kasus baru diketahui berdasarkan hasil tes polymerase chain reaction (PCR) yang dilakukan pada 20 Juli.

Laboratorium-laboratorium pemeriksa Covid-19 kemudian melaporkan hasil tes PCR tersebut kepada Dinas Kesehatan pada Senin dan Selasa.

"Data kasus yang dilaporkan hari ini semuanya dilaporkan oleh laboratorium sesuai tanggal pelaporan 20 dan 21 Juli. Artinya, tidak ada data rapelan pada kasus yang dilaporkan hari ini," kata Ani.

Jumlah kasus Covid-19 di DKI kembali bertambah signifikan, yakni sebanyak 473 kasus pada Senin kemarin.

Ani Ruspitawati mengatakan, jumlah kasus positif sebanyak 473 kasus itu merupakan akumulasi dalam pemeriksaan pada 25 dan 26 Juli 2020.

"Sebanyak 473 kasus yang merupakan akumulasi, terdiri dari 240 kasus dari tanggal 26 Juli 2020 dan 233 kasus dari tanggal 25 Juli 2020," ucap Ani.

Berdasarkan data di situs corona.jakarta.go.id, hasil tes swab dengan metode PCR pada 25 Juli seharusnya 611 pasien yang positif.

Namun, pada 25 Juli hanya dinyatakan 393 yang positif berdasarkan laporan hasil tes swab dari laboratorium. Sisa hasil laporan tersebut dimasukkan pada Senin kemarin.

Tren ini terjadi karena meningkatnya aktivitas warga.

"Peningkatan penyebaran sejalan dengan peningkatan mobilitas dan peningkatan aktiviftas warga," ujar Anies dalam video yang diunggah di akun Youtube Pemprov DKI Jakarta, Jumat lalu.

Peningkatan penyebaran Covid-19 tersebut juga bisa dilihat dari angka reproduksi (Rt) yang berada di level 1,11. Rt merupakan indikator yang menunjukkan potensi penularan Covid-19 dari seseorang pasien positif ke orang lain.

"Nah, Rt Jakarta ini sempat berada di angkat 0,96. Ini terjadi pada masa awal PSBB transisi.  (Lalu) merangkak naik jadi 1,15 di tanggal 5 juli. Dan perhitungan terakhir terkait Rt di Jakarta per 19 Juli adalah 1,11 turun sedikit dibanding 2 minggu lalu," kata dia.

Selain angka Rt, positivity rate di DKI saat ini berada dalam angka 5,2 persen dari 5 persen yang direkomendasikan World Health Organization (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia.

Positivity rate adalah rasio antara jumlah orang yang mendapat hasil positif lewat tes corona dengan total jumlah orang yang dites.

"Ini menunjukkan bahwa nilai positivity rate di Jakarta itu sedikit di atas rekomendasi ideal WHO, yaitu 5 persen atau di bawahnya. Tapi ini masih jauh di bawah batas maksimal yang pernah disampaikan WHO, yaitu 10 persen," ujar Anies.

Klaster baru

Anies menyebutkan, ada dua lokasi yang beberapa waktu terakhir rawan penularan Covid-19. Dua lokasi tersebut yakni perkantoran dan komunitas warga.

"Dari temuan kami dengan testing, aktivitas di perkantoran dan komunitas warga jadi salah satu tempat yang paling rawan penyebaran," ujar Anies.

Kedua tempat tersebut menjadi rawan karena memang banyak orang yang berada dalam satu lokasi yang sama.

Anies meminta agar warga bisa saling menegur bila ada orang yang tak menerapkan protokol Covid-19 di tempat umum.

"Harus saling ingatkan, jangan pernah ragu tegur sesama kita yang mungkin lalai tidak jalankan protokol kesehatan. Misalnya gunakan masker kapanpun di manapun, cucitangan serutin mungkin, jaga jarak 1 hingga 2 meter itu prinsip sederhana," kata dia.

Ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono menilai, lonjakan jumlah pasien positif Covid-19 disebabkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol pencegahan yang masih rendah.

Protokol kesehatan yang harusnya dipatuhi, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Tiga protokol itu dikenal dengan sebutan 3M.

"Itu disebabkan penduduknya enggak mau atau rendah sekali yang mau mempratikkan 3M," kata Pandu, pada 13 Juli.

Menurut Pandu, kedisiplinan masyarakat menjadi salah satu kunci utama pengendalian Covid-19.

Pemprov DKI harus bisa membuat masyarakat lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19.

Sementara itu, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menyatakan, tingginya kasus baru Covid-19 di Jakarta salah satunya disebabkan sejumlah pelonggaran pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.

"Kejadian di Jakarta yang masih fluktuatif belakangan ini tidak terlepas dari longgarnya situasi semenjak PSBB transisi sejak 5 Juni," kata Hermawan kemarin.

Menurut Hermawan, kebijakan PSBB di Jakarta seharusnya tidak dilonggarkan. Sejumlah pelonggaran itu membuat seluruh sektor tampak kembali berjalan normal tanpa batasan.

Hal itu berimbas pada kembali naiknya risiko transmisi virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan Covid-19.

Pelonggaran pada masa transisi, lanjut Hermawan, menyebabkan kontrol terhadap penerapan protokol kesehatan yang belum disiplin juga ikut melonggar.

"Ada yang disebut health protocol atau protokol kesehatan, tetapi ada juga yang disebut health control. Antara protokol dan kontrol itu harus berimbang. Sementara health protocol belum ditegakkan, kontrol malah dilonggarkan," ujar Hermawan.