Datang ke Bogor, Menteri Nadiem Dengar Curhat Guru-guru soal Kuota Internet

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyimak curahan hati (curhat) dari sejumlah tenaga pengajar saat ia melakukan kunjungan kerja ke beberapa sekolah di Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (30/7/2020).

Kepada Nadiem, guru-guru tersebut mengaku kesulitan dalam menerapkan proses belajar jarak jauh (PJJ) akibat situasi pandemi.

Hal yang paling krusial dialami oleh guru dan peserta didik di Kota Bogor dalam menjalankan sistem PJJ adalah ketersediaan kuota internet dan jaringan.

Isti, seorang guru di SMP Muhammadiyah, Kota Bogor, menyampaikan keluh kesahnya di depan Menteri Nadiem berkait mengajar dengan metode jarak jauh atau daring.

Ia mengatakan, hanya sekitar 57 persen murid-muridnya yang mampu mengikuti PJJ karena keterbatasan kuota internet yang dimiliki.

Menurut Isti, tidak semua orangtua murid mampu membelikan kuota internet untuk memfasilitasi anak-anaknya saat belajar menggunakan pola daring.

"Pak Menteri, saya ingin sampaikan pandemi ini sangat menyedihkan. Kondisi ini juga memaksa sekolah untuk belajar jarak jauh. Di sekolah ini hanya 57 persen siswanya yang bisa daring karena terkendala kuota," ungkap Isti.

Dirinya menambahkan, masalah lain yang dihadapi dalam belajar jarak jauh adalah kualitas jaringan.

Isti menyebutkan, beberapa kali ketika mengajar daring, ia melihat murid-muridnya harus keluar-masuk atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mendapat sinyal yang bagus.

"Tolong Pak Menteri, carikan solusi masalah ini untuk kami," katanya.

Siti Sadiyah, guru Bimbingan Konseling SMP Al Ghazaly, Kota Bogor, juga menyampaikan keluhan serupa.

Siti mengaku kesulitan dalam memenuhi kebutuhan kuota internet karena biayanya yang mahal.

Selain itu, dia mulai kelelahan karena harus selalu memantau gawainya nyaris 24 jam.

Sementara itu, Nadiem Makarim mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan kapan pelaksanaan belajar mengajar di sekolah bisa dilakukan tatap muka.

Nadiem juga meminta kepada para guru dan peserta didik untuk bersabar di tengah situasi ini.

Saat ini, sambungnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tengah menyusun prioritas untuk segera mengembalikan sistem pembelajaran tatap muka.

"Prioritas kami, bagaimana kami mengembalikan siswa ke sekolah secepat mungkin dan seaman mungkin," tutur Nadiem.

"Jadi PJJ itu bukan kebijakan pemerintah. PJJ itu kita terpaksa karena pilihannya antara ada pembelajaran atau tidak ada pembelajaran sama sekali karena krisis kesehatan," pungkasnya.