Ketika Covid-19 Mulai Memapar Pejabat Pemkot Depok

Berdasarkan data terakhir yang diperbarui Kamis (27/8/2020) kemarin, jumlah kasus positif Covid-19 yang dilaporkan Pemerintah Kota Depok sudah mencapai 2.056 kasus. Itu merupakan angka tertinggi di sebuah kota di Jawa Barat.

Dari jumlah itu, sebanyak 1.392 pasien dinyatakan pulih, sedangkan 72 lainnya meninggal dunia.

Dari jumlah itu, sebanyak 592 pasien sedang ditangani (kasus aktif), baik isolasi mandiri maupun dirawat di rumah sakit.

Jumlah itu 3 kali lipat lebih angka kasus aktif sebelum lonjakan, yakni 187 pasien pada 30 Juli 2020.

Tak jelas alasan di balik lonjakan tersebut, apakah karena penularan yang makin membahayakan atau deteksi yang kian masif. Pasalnya, Pemerintah Kota Depok tak pernah mengumumkan jumlah tes PCR harian.

Penularan virus corona jenis baru (SARS-CoV-2) yang menyebabkan Covid-19 itu pun kini sudah mulai menjangkau sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Depok.

Hal tersebut dikonfirmasi Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota, Dadang Wihana.

"ASN di Pemerintah Kota Depok (yang terjangkit Covid-19) saat ini ada 5 orang," ujar Dadang, kemarin.

"Dua di Dinas PAPMK (Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga), satu di Kecamatan Sukmajaya, kemudian di Dinas PUPR juga satu sedang dirawat, dan satu lagi di lingkungan Dinas Pendidikan yaitu salah satu guru," ujar dia.

Kasus Covid-19 di lingkungan Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan terjadi sekitar pekan lalu. Sementara itu, tiga kasus lainnya baru terjadi pada pekan ini.

Dua kasus di Dinas PAMPK diduga merupakan penularan hasil imported case.

"DPAPMK sudah kami ketahui kasusnya, dari imported case yang menularkan ke ASN di DPAPMK," ujar Dadang, Rabu lalu.

Ia melanjutkan, awal mula Covid-19 menjangkiti ASN di DPAPMK Kota Depok berawal dari keluarga ASN tersebut.

"Salah satu keluarganya bekerja di salah satu kantor di Jakarta," lanjut Dadang.

Keduanya saat ini menjalani isolasi mandiri karena tidak bergejala. Sementara itu, ASN yang positif Covid-19 di kantor Kecamatan Sukmajaya menjalani isolasi di rumah sakit.

Menyusul temuan itu, kantor Dinas PAPMK di Balai Kota Depok maupun kantor Kecamatan Sukmajaya ditutup sementara untuk sterilisasi dan disinfeksi selama satu pekan.

Kedua kantor dijadwalkan baru buka lagi pada 2 September mendatang.

Kasus terbaru, istri Wali Kota Depok Muhammad Idris, yaitu Elly Farida, juga dinyatakan positif Covid-19. Elly diduga tertular dari ASN di kantor Kecamatan Sukmajaya pada 23 Agustus ketika keduanya hadir dalam sebuah acara yang disebut mengundang kerumunan.

Sebanyak tujuh kru Elly maupun suaminya pun tertular virus corona, 2 di antaranya yakni asisten serta sopir pribadi Elly. Mereka harus dirawat di rumah sakit.

Sementara itu, Wali Kota Depok Mohammad Idris dan anggota keluarga lainnya dinyatakan negatif Covid-19.

Telusuri kontak

Kini, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok punya agenda melakukan pelacakan kontak yang cukup luas.

Soalnya, para ASN tersebut diperkirakan tidak hanya sempat berkontak erat dengan sesama pegawai tetapi juga bertemu dengan warga selama bekerja.

"Jumlah kontak erat sedang kami tracing (telusuri). Ada beberapa agenda yang harus dilakukan tracing dan berapa jumlahnya," ujar Dadang.

"Jadi tracing tidak hanya kepada ASN di kantor kecamatan tetapi juga ke warga yang kontak erat," tambah dia.

Penelusuran terhadap kontak erat kasus Covid-19 di Dinas PAPMK dan kantor Kecamatan Sukmajaya baru mulai dilakukan kemarin.

Oleh karenanya, bukan tak mungkin jumlah ASN yang terpapar Covid-19 akan bertambah setelah penelusuran dilakukan.

Di samping itu, sehubungan dengan merebaknya virus corona di tengah masyarakat, Gugus Tugas juga berencana menggelar tes swab kepada para ASN yang melakukan pelayanan langsung kepada warga.

"Misalnya mereka yang bekerja di perizinan, administrasi seperti kependudukan dan catatan sipil, kemudian di dinas perhubungan, Satpol PP dan yang lain lagi. Jadi, ini untuk mendeteksi penularan di lingkungan ASN dan untuk warga," kata dia.

Dadang mengklaim, porsi tes akan diutamakan bagi warga.

"Komposisi antara ASN dan warga tentunya lebih banyak kepada warga. Kami prioritaskan warga-warga yang akan dilakukan swab," ujarnya.

Penelusuran kontak erat dilakukan oleh tim tracing dan puskesmas, termasuk di dalamnya penelusuran kontak erat terhadap warga.

Guna mempercepat penelusuran, Dadang meminta warga yang merasa kontak erat tetapi belum dihubungi tim tracing maupun puskesmas agar melapor ke puskesmas supaya dapat dilakukan tes swab atau rapid test.

"Bagi warga yang merasa melakukan kontak erat dan belum dihubungi oleh tim tracing atau puskesmas, agar dapat melapor diri ke puskesmas atau mengisi Google form di alamat http://bit.ly/SwabTestDinkes2020," ujar dia.