Tanggapi Interupsi dan Walk Out 4 Fraksi DPRD DKI, M Taufik: Tidak Ada Hak Menolak

Menurut dia, protes hingga walk out tak seharusnya dilakukan karena tidak ada hak menolak APBD yang sudah disahkan.

"Aturan kita ada PP Nomor 12, jadi tidak ada hak menolak karena APBD-nya sudah disahkan secara bersama tinggal mencocokkan saja. Jadi bentuknya rekomendasi, itu aturan," ucap Taufik saat dikonfirmasi, Selasa (8/9/2020).

Taufik berujar, anggota DPRD yang melakukan interupsi harus diberikan penjelasan lebih lanjut.

"Karena itu saya kira perlu penjelasan lebih lanjut tentang aturan-aturan itu pada seluruh anggota Dewan," kata dia.

Mengenai protes para anggota terkait hasil reses yang dinilai tidak diakomodasi, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta ini menjelaskan bahwa hasil reses adalah untuk program tahun 2021.

Hasil reses 106 anggota itu harus dimasukkan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

"Hasil reses sekarang adalah untuk program 2021. Jadi memang dia kan harus masuk di dalam RKPD. Enggak bisa satu anggota Dewan datang ke wali kota, 'eh beresin ya jalan depan rumah gue, eh gorong-gorong depan rumah gue beresin'. Itu bisa 50.000 item kalau begitu," jelasnya.

Sebelumnya, rapat paripurna pengesahan Raperda P2APBD DKI tahun 2019 diwarnai interupsi dari para anggota DPRD DKI Jakarta.

Mereka menganggap laporan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menggunakan dana tahun 2019, mengada-ada.

Mulanya, Anggota fraksi PAN DPRD DKI, Lukmanul Hakim meminta interupsi saat rapat paripurna.

Hakim menyatakan, laporan keuangan pengguna APBD tahun 2019 yang disampaikan Pemprov DKI tidak rinci.

Selain itu, Ia juga menganggap laporan tersebut berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan.

"Kami dari Fraksi PAN Menolak P2APBD. Kami melihat nyata ketika kami reses, dan turun kepada masyarakat. Laporan hari ini yang kita mau sahkan, ternyata berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan," ujar Hakim.

Anggota fraksi PSI DPRD DKI, August Hamanongan juga menyatakan protes atas laporan itu.

Ia menyinggung dugaan mark up atau penggelembungan anggaran dalam pengadaan robot pemadam kebakaran (damkar).

August juga menyebutkan bila Pemprov DKI tak menyampaikan data yang lengkap atas laporan itu dan tidak bisa mempertanggungjawabkan APBD 2019.

"Kami fraksi PSI menolak P2APBD. Pasalnya data yang disampaikan kepada kami tidak lengkap. Itu adalah uang rakyat dan harus dikawal," ucap August.

Empat fraksi walk out

Selain melemparkan interupsi, empat Fraksi DPRD DKI Jakarta memutuskan walk out atau keluar dari ruangan.

Empat fraksi yang melakukan walk out tersebut adalah Fraksi PAN, Fraksi PSI, Fraksi Nasdem, dan Fraksi Golkar.

Ketua fraksi Golkar Basri Baco yang melakukan yang melakukan walk out mengaku kecewa dengan Gubernur DKI Anies Baswedan dan anak buahnya karena tidak menjalankan hasil reses yang disampaikan anggota DPRD.

"Kami tidak melihat adanya niat baik dari eksekutif untuk menjalankan hasil reses. Karena itu Fraksi Golkar izin untuk walk out," kata Baco.