Pemprov DKI Jakarta Disebut Ketakutan hingga Dianjurkan Kembali Perketat PSBB

Kemarin, Selasa (8/9/2020), jumlah pasien positif Covid-19 di Jakarta bertambah 1.015.

Sementara, kumulatif pasien positif Covid-19 di DKI Jakarta hingga hari ini adalah 48.811 orang.

Angka positivity rate sepekan terakhir adalah 13,4 persen. Sedikit turun dari angka sebelumnya, yakni 14,2 persen.

Di tengah tingginya jumlah penambahan kasus tersebut, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti justru mengatakan, orang yang kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif Covid-19 hanya perlu menjalani isolasi mandiri selama 14 hari, tanpa perlu tes PCR.

Isolasi mandiri dilakukan sejak kontak terakhir dengan pasien Covid-19. Aturan tersebut sesuai Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 revisi kelima.

"Jika setelah dilakukan karantina selama 14 hari tidak muncul gejala, maka pemantauan dapat dihentikan," kata Widyastuti dalam keterangannya, Kamis (4/9/2020).

Tri Yunis Miko Wahyono, epidemiolog dari Universitas Indonesia kemudian angkat bicara. Ia menilai bahwa langkah yang dilakukan DKI terkesan ketakutan dengan banyaknya jumlah pasien positif yang tercatat.

"Iya kelihatannya Pemprov DKI takut (dengan jumlah pasien positif Covid-19 saat ini)," kata Miko saat dihubungi Kompas.com, Senin (7/9/2020).

Miko cukup terheran-heran dengan pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Pemprov DKI.

Padahal, dalam melakukan penanganan Covid-19, tracing dengan tes PCR terhadap seluruh orang yang kontak erat dengan pasien positif wajib hukumnya.

Sementara, pemprov DKI hanya akan melakukan tes PCR apabila orang yang kontak erat dengan pasien positif menunjukkan gejala selama 14 hari isolasi mandiri.

"Ya enggak boleh seperti itu, seharusnya kan lakukan tracing yang benar, isolasi semuanya, enggak usah takut," ujar Miko.

Ketimbang tak melakukan PCR, Miko justru menyarankan Pemprov DKI kembali perketat PSBB, seperti di awal masa pandemi.

Menurut Miko, kasus positif Covid-19 sudah sangat mengkhawatirkan. Penyebaran virus terlihat sudah jauh dari kata terkontrol.

Walaupun kasus Covid-19 dinilai tak terkendali, Pemprov DKI masih memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi yang akan berakhir tanggal 10 September mendatang.

Anies Baswedan justru mengeluarkan Keputusan Gubernur yang mengatur perpanjangan PSBB transisi secara otomatis, tanpa menunggu pengumuman resmi dari Pemprov DKI Jakarta.

"(Dengan kondisi saat ini) jadikan seperti kayak pertama, jadikan PSBB seperti semula," kata Tri.

Menurut dia, penerapan PSBB transisi dengan pengawasan minim seperti saat ini hanya akan memperparah situasi di tengah pandemi.